Analyzing the Implementation of WTO TRIPS Agreement Enforcement System in Indonesia: Looking at the Trademark Law and Indonesian National Automobile Case

ABDILLA ALFATH, Dina W. Kariodimedjo

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Hak kekayaan intelektual ( HKI ) khususnya, Merek Dagang, telah memperoleh penting dalam waktu sekarang. Indonesia adalah penandatangan Perjanjian WTO TRIPs. Hal ini maka wajib menjunjung tinggi prinsip Perjanjian TRIPs. Salah satunya adalah untuk menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan HKI negara-negara peserta yang menandatangani perjanjian TRIPS. Tidak ada batasan untuk negara-negara ini untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. Ini akan menjadi bagian penting dari penelitian yang diusulkan, dengan melihat langkah-langkah yang telah diambil oleh Indonesia untuk menegakkan perjanjian , seberapa efektif itu dan jika Indonesia menjunjung tinggi standar minimum ini dan tidak bertanggung jawab untuk klaim masa depan pelanggaran seperti sebelumnya di kasus kasus mobil nasional Indonesia. Dan tujuan penelitian ini juga untuk melihat apakah ada solusi alternatif lain untuk penegakan hukum yang efektif dari perjanjianIni terutama akan fokus pada hukum merek dagang karena paling banyak kasus di Indonesia adalah kasus pelanggaran merek dagang . Penelitian ini bersifat normatif-empiris, dengan studi pustaka dan studi lapangan untuk mengumpulkan data. Sifat penelitian ini adalah deskriptif juga. Deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran fakta dan sistem penegakan.Pada studi pustaka, penulis menggunakan sumber-sumber hukum untuk mendukung analisa. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa data kualitatif, dengan hasil yang disusun secara deskriptif-analisis untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil dan Menemukan Studi dan penelitian adalah ditemukan bahwa Indonesia saat ini telah mengambil langkah-langkah yang cukup efektif untuk memenuhi kewajiban minimum dari TRIPs Agreemeent, Seperti pemberlakuan peratuan perundang-undang dan sitem hukum baru. Ini juga telah menemukan bahwa Indonesia tidak seperti yang bertanggung jawab di masa depan seperti yang telah diratifikasi kesalahannya dalam kasus mobil Indonesia. Penelitihan juga telah menemukan bahwa masih ada kekurangan enforcment efektif Perjanjian TRIPs karena itu menjadi tidak praktis untuk pelaksanaan oleh negara berkembang dan menemukan bahwa DSU tidak efektif untuk menegakkan Perjanjian TRIPs .

Intellectual property rights (IPR) in particular Trademarks has gained importence in presenttime.Indonesia is a Signee of the WTO TRIPs Agreement. It is hence obligated to uphold the TRIPs Agreement Principles. One of the TRIPS Principle is to establish minimum standards for the protection and enforcement IPR participating countries signatory to the TRIPS Agreement. There are no restrictions for these countries to set a higher standard. This will be the significant part of the research proposed, by looking at what measures have been taken by Indonesia to enforce the agreement, how effective it is and if Indonesia upholds this minimum standard and is not liable to any future claims of violation as previously in the case of the Indonesian national automobile case. The research purpose is also to see if there are other alternative solution for the effective enforcement of the agreement. It will mainly focus on the trademark law as the most number of cases in Indonesia are trademark infringement cases. This thesis is a normative-empirical research, utilizing library research and field research to answer the legal problems. The nature of this research is also descriptive. Descriptive because through this study it is expected to obtain a picture of facts and the system of enforcement.In the library research, the author uses literature review in collecting the data. The analysis is performed by a qualitative data analysis, resulting in a descriptive and analytical data to obtain the objective of the research. The Result and Finding of the Study and research is that it is found that Indonesia has currently takensufficient effectivemeasures to meet the minimum obligations of the TRIPs Agreemeent, such as the enactment of new legislations and legal system. It Also has found that Indonesia is unlike to be liable in the future as it has ratified its mistakes in the Indonesian automobile case.The research has also been found that there is still lack of effective enforcment of the TRIPs Agreement due to it being impractical for the implementation by Developing countries and found that the DSU is not effective to enforce the TRIPs Agreement. Key words: Enforcement System, TRIPs, Indonesian Legal System, Trademark Law, Indonesian National Automobile Case.

Kata Kunci : Sistem Penegakan, TRIPs, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Merek, Kasus Mobil Nasional Indonesia , Enforcement System, TRIPs, Indonesian Legal System, Trademark Law, Indonesian National Automobile Case