Evaluasi Implementasi Tahapan Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia

SUFFAT LATIFA SANI, Abdul Halim, Prof. Dr., M.B.A.

2015 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Reformasi Manajemen Keuangan Publik di Indonesia dibuktikan dengan pelaksanaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran Berbasis Kinerja. KPJM dan PBK merupakan inisiatif pendekatan sistem penganggaran baru yang diamanatkan oleh UU 17 tahun 2013. Pendekatan penganggaran ini menghubungkan antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Hubungan tersebut akan membantu Pemerintah dalam memastikan sumber pendanaan jangka menengah. Dampak lain ialah anggaran program dan kegiatan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dengan mengedepankan prioritas pembangunan nasional. Evaluasi anggaran ini pun dilakukan dengan lebih mengedepankan pada output dan outcome untuk memastikan pencapaian target pembangunan nasional. Pelaksanaan sistem penganggaran yang baru tentu menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia. Tantangan tersebut terkait proses dan tahapan penganggaran yang berubah sehingga diperlukan kesiapan regulasi, sumberdaya manusia, serta pedoman dari penerapan sistem itu sendiri. Sebuah Penelitian dilakukan untuk menganalisis mengenai kesesuaian pelaksanaan proses dan tahapan penerapan KPJM-PBK di Indonesia terhadap pedoman yang telah dibuat. Penelitian juga menganalisis kendala-kendala internal maupun eksternal dalam penerapan KPJM-PBK. Hasil penelitian ialah Pemerintah sudah melaksanakan semua tahapan pelaksanaan KPJM-PBK sesuai dengan pedoman yang ada akan tetapi masih banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut perlu adanya perbaikan dari Pemerintah agar tujuan dari penerapan KPJM-PBK tetap tercapai. Indikator capaian KPJM-PBK seperti penyusunan anggaran sesuai prioritas pembanguan, ketersediaan resource envelope, defisit anggaran, adanya indikator kinerja dll.

Public Financial Management Reform in Indonesia evidenced by the implementation of the Medium Term Expenditure Framework and Performance-Based Budgeting. MTEF and PBB is an initiative of the new budgeting system approach mandated by Enactment Number 17 of 2013. The budgeting approach links between policy, planning and budgeting. The relationship will assist the Government in ensuring medium-term funding sources. Other impact of this system is program and activities budgeting will better targeted and prioritize national development. This budget evaluation is conducted with more emphasis on outputs and outcomes to ensure the achievement of national development targets. Implementation of the new budgeting system is certainly a challenge for the Indonesia Government. The challenges related to the budgeting process and stages of readiness to change so that the necessary regulatory, human resources, as well as guidance on the application of the system itself. A study was conducted to analyze the suitability of the implementation of the processes and stages of implementation of the MTEF-PBB in Indonesia against the guidelines that have been made. This research also analyzes the constraints in the implementation of internal and external MTEF-PBB. The results show that the Government has been implementing all phases of MTEF-PBB in accordance with existing guidelines but there are still many shortcomings. The Government needs to improve these deficiencies so that the goal of for the purpose of the MTEF-PBB can be achieved. MTEF-PBB indicators are budgeting fit the Development priorities, the availability of the resource envelope, the budget deficit, the performance indicators etc.

Kata Kunci : Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Penganggaran Berbasis Kinerja, Output, Outcome, Prioritas, Kebijakan, Prencanaan, Penganggaran. / Medium Term Expenditure Framework, Performance Based Budgeting, Output, Outcome, Priority, Policy, Planning, Budgeting.