ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DOKTER PUSKESMAS DI KOTA BAUBAU

AL AZYM, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.., Ph.D.; Dr. drg. Julita Hendrartini, M.Kes.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang : Pada bulan April 2014, Walikota Baubau mengeluarkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Baubau Nomor 86 Tahun 2014 tentang pemberian insentif dokter umum dan dokter gigi pegawai negeri sipil lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau. Kebijakan Walikota Baubau tersebut menimbulkan reaksi dari tenaga kesehatan lain yang tidak mendapatkan insentif. Tujuan: Menganalisis proses dan implementasi kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif menggunakan rancangan studi kasus tunggal terjalin untuk menganalisis kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau, yang difokuskan pada stakeholder, konteks kebijakan, isi kebijakan dan proses kebijakan. Hasil: Stakeholder di Kota Baubau berperan aktif dalam proses dan implementasi kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masingmasing; Faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah faktor struktural yang meliputi faktor politik yang dipengaruhi oleh janji politik Walikota terpilih saat kampanye pemilihan kepala daerah di Kota Baubau pada tahun 2012 dan faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah Kota Baubau yang hanya mampu memberikan insentif pada dokter puskesmas saja. Pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau berdasarkan kelangkaan profesi karena jumlah tenaga dokter yang masih terbatas. Proses kebijakan pemberian insentif dokter puskesmas di Kota Baubau dilakukan secara top down dari pemerintah daerah. Kesimpulan: Pemberian insentif tenaga kesehatan di Kota Baubau hanya dapat dilakukan pada dokter puskesmas saja dengan pertimbangan kelangkaan profesi dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.Perlu dilakukan pengembangan insentif non finansial bagi tenaga kesehatan di Kota Baubau.

Background: On April 2014, Baubau Mayor issued a policy which is stated in the decision of the Mayor of Baubau Number 86 Year 2014 about incentives granting to general practitioners and dentists who are civil servant in Health Services of Baubau. Those policy drew a reaction from other health workers who do not get the incentive. The Objective: Analizing the process and implementation of incentives granting policy to primary health care doctor in Baubau. Method: This research is descriptive research which uses qualitative method. It uses singlecase study design to analyze the policy of incentives granting of primary health care doctor doctor in Baubau. It focuses on stakeholders, context of the policy, the contents of the policy and the process of policy. Result: Stakeholders in Baubau plays an active role in the process and implementation of the policy of incentives granting to primary health care doctor in accordance of each tasks, principal and function; policy context factor which gives affect is the structural factors that include political factors which is influenced by political appointment of elected mayor when the election campaign of head area in Baubau in 2012 and the economic factor that is affected by the ability of the financial area of Baubau which is only capable providing incentives to primary health care doctor. The incentives granting of primary health care doctor in Baubau are based on the rarity of the profession because of the amount of the doctor is still limited. The process of incentives granting policy to primary health care doctor in Baubau is done top down from the local government. Conclusion: Providing incentives for health workers in Baubau city can only be done at the primary health care doctor only with the consideration of profession scarcity and the limited local financial capacity.

Kata Kunci : Analisis kebijakan, insentif, dokter puskesmas