Implementasi Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Wage, Purwokerto)

PUTRI AYUDIYANTO, Nur Azizah, S.IP., M.sc

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Abstraksi Kehidupan di perkotaan dihiasi oleh adanya pekerjaan sektor formal dan informal. Salah satu produk dari pekerjaan sektor informal adalah pedagang kaki lima. Seiring dengan meningkatkan kualitas perekonomian terutama dalam kegiatan sektor formal, Pemerintah Kabupaten Banyumas bermaksud melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Pasar Wage. Penelitian ini akan menjawab sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Wage yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Banyumas di tahun 2011 ? Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Teori tersebut dikerucutkan ke dalam dua variabel utama, yaitu content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks kebijakan). Penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber terkait. Penulis juga melakukan observasi serta studi pustaka untuk memaksimalkan data. Isi kebijakan meliputi enam faktor, yaitu kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajad perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Terdapat kepentingan dari Disperindagkop agar menata dan memberdayakan PKL berhasil dan mendapatkan berbagai manfaat yang salah satunya meningkatkan perekonomian sektor formal serta mengalami perubahan terutama dalam pemanfaatan ruang publik. Letak pengambilan keputusan di tangan Bupati dinilai sudah tepat dan penggunaan sumber daya oleh implementator cukup maksimal. Sedangkan konteks kebijakan terdiri dari tiga faktor, yakni kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana. Salah satu strategi yang diluncurkan implementator cukup efektif, yaitu mengadakan acara Public Hearing agar tidak ada jarak antara pembuat dan penerima kebijakan. Kinerja penguasa dan lembaga dipandang tegas dan bertoleransi. Pengurangan jumlah PKL dan penataan tenda yang tertib menunjukkan kepatuhan dan daya tanggap implementator berjalan dengan baik. Dari semua hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perjalanan implementasi kebijakan masih belum dinilai maksimal karena aspek penataan PKL mendapatkan hasil yang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan aspek pemberdayaan. Selain itu, terdapat dampak positif dan negatif yang terkait dengan isi dan konteks kebijakan. Salah satu dampak positif adalah pemberlakuan jam operasional yang membuat PKL berjualan dengan sesuka hati, lalu dampak negatifnya ialah berkurangnya pemberiaan fasilitas pemberdayaan PKL. Terdapat kedua dampak dikarenakan adanya keterkaitan antara isi kebijakan dengan konteks kebijakan. Keterkaitan tersebut menjadi hal penting karena dapat dirasakan juga oleh penerima kebijakan.

Abstract Life in urban areas decorated by the formal and informal sector employment. One product of informal sector jobs are street vendors. Along with improving the quality of the economy, especially in the formal sector activities, Banyumas regency government make the arrangement and the empowerment of street vendors who sell around the Wage Market. This study will answer a question related of street vendors, How implementation of policy arrangement and empowerment of street vendors in the Wage Market conducted by the Regional Government of Banyumas in the year 2011? In this study, the author use the theory of policy implementation by Merilee S. Grindle. The theory pursed into two main variables, namely the content of policy (policy content) and the context of implementation (policy context). This research with qualitative research methods such as case studies by conducting in-depth interviews related sources. The author also made observations and literature to maximize data. Contents policy covers six factors, namely interests are affected, the type of benefits, the degree of change to be achieved, the location decision-making, implementing programs, and resources used. There is interest from Disperindagkop in order to organize and empower street vendors succeed and gain a variety of benefits, one of which the economy and changing the formal sector, especially in the use of public space. Location of decision-making in the hands of the Regent is considered appropriate and the use of resources by the implementer is maximal. While the policy context is composed of three factors, namely power and strategy of the actors involved, the characteristics of institutions and authorities, as well as compliance and responsiveness of the executor. One strategy that was launched quite effective implementer, which held a public hearing show that there is no gap between policy makers and recipients. Performance authorities and institutions seen as assertive and intolerant. Reduction in the number of street vendors and orderly arrangement of tents demonstrate compliance and responsiveness implementer going well. From all this it can be concluded, that the journey is still not assessed the implementation of the policy maximum for reforming the street vendors obtain satisfactory results when compared to the aspect of empowerment. In addition, there are positive and negative impacts associated with the content and context of the policy. One positive impact is the imposition of operating hours make street vendors sell at will, then the negative impact is reduce empowerment facility of street vendors. There are two impact due to the relationship between the contents of the policy with the policy context. These linkages are considered important because it can be perceived also by the recipient policy.

Kata Kunci : Kata Kunci : implementasi kebijakan, penataan pedagang kaki lima, pemberdayaan pedagang kaki lima