FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI CAKUPAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PONU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ROBERTUS TJEUNFIN, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D

2015 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Tujuan ke lima Milenium Development Goal’s (MDGs) adalah untuk mengurangi angka kematian ibu (AKI) sebesar 75% pada tahun 2015. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan pendekatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas kepada masyarakat melalui Making Pregnancy Safer (MPS) dengan salah satu pesan kuncinya yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil. Propinsi Nusa Tenggara Timur mencanangkan Revolusi KIA melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan semester I tahun 2014 di Kabupaten TTU mencapai 36, 10% dari target 87% (Cakupan SPM Dinkes TTU 2014). Sejak tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia mencanangkan Universal Health Coverage/jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan: Penelitian ini untuk mengetahui Faktor Determinan yang Mempengaruhi Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Ponu Kabupaten TTU. Metode: Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan rancangan case study, dengan berusaha mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cakupan persalinan di era Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan teori implementasi Edwards. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dan FGD (Focus Group Discussion) menggunakan panduan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan telaah dokumen. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan open code. Hasil: (1) komunikasi yang dibangun baik oleh BPJS dan dinas kesehatan setempat sangat kurang dan hanya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hal ini mengakibatkan masyarakat/ pelaksana kebijakan di tingkat puskesmas belum memahami betul tentang pelaksanaan JKN. (2) Pada tingkat Puskesmas Ponu, bidan belum konsisten dengan aturan yang ditetapkan dimana bidan masih melakukan tindakan di luar kewenangannya tanpa didampingi dokter dan adanya iur biaya yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. (3) Sumbersumber seperti: SDM kesehatan dan sarana prasarana pada Puskesmas Ponu masih sangat kurang sehingga pelayanan persalinan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. (4) Sikap yang ditunjukkan pelaksana kebijakan ketika mendengar tentang JKN, pada awal pelaksanaan JKN hampir semua bidan merasa senang karena jumlah klaimnya besar namun dalam perjalananya hampir semua bidan merasa kecewa dengan pelaksanaan JKN karena hingga saat ini, belum ada realisasi pengklaiman dana persalinan. (5) Faktor lainnya adalah tidak tersedianya SOP di Puskesmas. Kesimpulan: Program Jaminan Kesehatan Nasional belum mendukung pelaksanaan program persalinan di daerah perbatasan. Hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan sangat buruk.

reducing maternal mortality (AKI) by 75% in 2015. To overcome this problem, the Government of Indonesia through the Ministry of Health has issued a policy approach to health care maternal and newborn quality to the public through the Making Pregnancy Safer (MPS) with one of the key messages that every birth attended by skilled health personnel. Whereas in East Nusa Tenggara Province, launched a program of Maternal and Child Health Revolution through East Nusa Tenggara Governor Regulation No. 42 in 2009. The scope of births by health workers in 2014 (semester I) was 36, 10% of the targeted 87% (Scope of SPM of TTU Department of Health 2014). Since January 1, 2014 the Government of Indonesia launched a Universal Health Coverage for all Indonesian people. Purpose: This study was aimed to discover determinant factors influencing the scope of births by health workers in the era of National Health Insurance in Ponu Public Health Center, TTU Regency. Method: This study was an explorative study with qualitative approach and case study design to discover factors influencing the scope of births by health workers in the era of National Health Insurance using Edwards’s implementation theory (communication, source, tendency and bureaucratic structure). The types of collected data included primary data from in-depth interviews and FGD (Focus Group Discussion) using interview guides and secondary data from document study and observation. Data was analyzed qualitatively using open code Result: Factors influencing the scope of births by health workers in TTU Regency included (1) suboptimal communication developed by BPJS and local Department of Health which only involved particular groups. This made the community/policy implementers at public health center level to not fully understand the implementation of JKN. (2) In Ponu Public Health Center, policy implementers weren’t consistent with the policies, e.g. midwives still performed actions outside of their authority without the assistance of doctors and existence of fee exceeding the provisions. (3) Resources, such as health resources, facilities and infrastructures, in Ponu Public Health Center were very lacking, so that delivery service didn’t meet expectations. (4) Policy implementers’ attitudes when discovering JKN in the beginning of JKN implementation were mostly positive because the claim was huge, however over time, nearly all midwives were disappointed with the implementation of JKN because to that day there maternity fund hadn’t been claimed. (5) Another factor was unavailability of SOP so that midwives in the public health center didn’t give services based on provisions. Conclusion: National Health Insurance program does not yet support the implementation of the program of labor in the border area. This has led to health services in border areas is very poor

Kata Kunci : Persalinan, Tenaga Kesehatan, Sarana Prasarana, Komunikasi,JKN