PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK DAN RELEVANSINYA BAGI PENINGKATAN DEMOKRASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL (STUDI KASUS PEMILUKADA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010)

A. RIFAI ABUN, DRS.,M.HUM., Prof. dr. Lasiyo, M.A., M.M.;Prof. Dr. H. R. Soejadi,S.H;

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Filsafat

Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir yang berlangsung pada tanggal 05 Juni 2010 beberapa tahun yang lalu, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang merupakan perwujudan dari demokrasi politik di tingkat lokal, yang menuntut adanya partisipasi masyarakat daerah. Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, dan dimenangkan oleh calon incumbent nomor urut 4 (Ir. Mawardi Yahya dan Drs. H. Daud Hasyim), yang menuai kritik, dan menimbulkan berbagai demo dari masyarakat, bahkan menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi, karena terindikasi adanya kecurangan yang sifatnya sistematis, massif dan terstruktur, seperti halnya penggelembungan suara di beberapa TPS dan money politik, sekalipun dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan perolehan suara calon terpilih. Munculnya kasus-kasus kecurangan pada pemilukada Kabupaten Ogan Ilir, karena dimaknai oleh elit parpol dan masyarakat daerah sebagai demokrasi liberal, bukan elektoral. Hal ini terlihat jelas bahwa pemilukada dijadikan sarana perebutan kekuasaan untuk menjadi kepala daerah yang predator dan haus kekuasaan, yang dalam prakteknya menghalalkan segala cara, dan pemilukada juga dimaknai sebagai pesta demokrasi dan dijadikan objek keuntungan material bagi masyarakat daerah. Dalam konteks ini, maka persoalan pemilukada layak dan pantas untuk dikaji dari perspektif filsafat politik, yang menggagas tata kehidupan bersama dan mengkaji, mengurai hakikat dan norma-norma demokrasi politik secara mendalam, demi terwujudnya Kepala Daerah dan pemerintahan yang Good Governance. Data yang didapat dalam penelitian ini melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan metode hitoris, metode hermenutik dan metode heuristika.

Regional Head Elections that be held on June 5th 2010 a few years ago, based on "Law Nomor 32 Year 2004 and "Law No.12 Year 2008" which is a manifestation of political democracy in regional level, that requires the participation of regional communities. Regional Head Elections in Ogan Ilir sub-district on 2010, followed by four pairs of candidates, and be won by incumbent candidate number four (Ir. Mawardi Yahya and Drs. H.Daud Hasyim), which has criticism, and causes various demo of citizen, moreover become a matter in Constitutional Court, because there is indications of fraud that systematic nature, massive, and structured, as well as a vote in several polling place and money politic even though under Constitutional Court decision it doesn't invalidate the votes of elected candidates. The occurrence of fraud cases in Regional Head Elections in Ogan Ilir sub-district, because of political parties and regional citizen as liberal democracy not electoral. It is obvious that Regional Head Elections used as a seizing the authority to become Head of Regional predators and thirsty of authority, that in practice justifies all means and Regional Head Elections also be interpreted as a celebration of democracy and as an material benefits object for regional citizen. In this context, the issue of Regional Head Elections is worthy to be researched from political philosophy perspective, that initiated the governance of life and researched, analyze the essences and norms of political democracy deeply, in order to achieve Head of Regional and government which has good governance. Data which is obtained in this research through observation, interview and literature study. Data that analyzed using historical method approach, hermeneutic method, heuristics method.

Kata Kunci : pemilukada, kekuasaan, filsafat politik, Good Governance