PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME ROKOK DI KOTA YOGYAKARTA DALAM ASAS KEADILAN

EKO NUGROHO FEBRI P, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah yang ada di Kota Yogyakarta. Diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan wujud kebijakan pemerintah daerah yang harus di implementasikan dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah. Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah membuat pemerintah Kota Yogyakarta membuka peluang bagi penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame rokok didaerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi, karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak reklame dan tahapan penyelenggaraan reklame harus dilalui. Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan pajak reklame rokok lebih mahal dibanding dengan produk lain. Tingginya pajak reklame tersebut dilakukan untuk mengendalikan jumlah reklame rokok yang telah mendominasi dan juga untuk melindungi keindahan Kota Yogyakarta. Selain itu ketentuan penyelenggaraan reklame rokok di Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 31. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pembatasan dan penempatan iklan di media luar ruangan untuk produk rokok.

Advertising tax is one of local taxes sector that becoming source of government revenue of Yogyakarta City. Local regulations Number 1 of 2011 about Local Tax has applied as local government policy statement that have to be implemented to achive the targets of local government revenue. Enforcement Regulation by local government Number 1 of 2011 about Local Taxes makes Yogyakarta's government give opportunites to tobacco companies advertising's promoted in their area. However, media placement of tobacco companies must be in selective and controlled, because of their wide-range target markets. Things that can be used to control them is advertising tax and the administration to permit the advertisement. Yogyakarta's Government arraged the advertising tax for tobacco companies is more expencive then the others product. The high of advertising tax made to control the quantity of tobacco companies's advertising that dominated the public and to protect the beauty of Yogyakarta. Beside that, decision of advertising's implementasion by tobacco companies in Yogyakarta based on Government Regulation Number 109 of 2012 about Safety Materials Containing addictive substances Form of Tobacco Products for Health at Article 31. Explanation and Placement of outdoor media were regulated by that determination.

Kata Kunci : Pajak daerah, pajak reklame, reklame rokok, pemungutan, asas keadilan