PERTARUNGAN WACANA TUBUH PEREMPUAN DALAM PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DI HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA

TRI HASTUTI NUR ROCHIMAH, Prof. Dr. Heru Nugroho; Dr. Suharko

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Sosiologi

Kontroversi dalam proses penyusunan undang-undang Pornografi yang disahkan tanggal 30 Oktober 2008 menunjukkan bahwa tubuh perempuan telah menjadi arena perebutan kekuasaan dan bagaimana tubuh perempuan diperlakukan. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan beragam ini, identitas perempuan justru digunakan oleh banyak pihak sebagai salah satu tolok ukur moralitas masyarakat dan bangsa. Tubuh perempuan adalah lokus tempat di mana kuasa dikontestasikan baik oleh negara, kelompok agama, aktivis perempuan, kelompok seniman termasuk media massa. Media memiliki kepentingan mengkonstruksi peristiwa dengan membangun wacana atas peristiwa melalui simbol-simbol tertentu. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis wacana tubuh perempuan dalam proses penyusunan Undang-Undang Pornografi di media massa dan bagaimana kontestasi pihak-pihak yang berkepentingan atas tubuh perempuan. Obyek penelitian ini adalah harian Kompas dan Republika tahun 1998-2008 dengan menggunakan metode analisis wacana model Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga wacana utama yang diwacanakan oleh harian Kompas dan harian Republika yaitu wacana tubuh dalam bingkai (1) moralitas, (2) hak individu (otonomi tubuh) dan (3) pluralitas. Wacana moralitas bangsa menjadi wacana dominan yang dibangun oleh kelompok yang mendesak (pro) disahkannya RUU Pornografi baik dari legislatif, eksekutif dan terutama dari kelompok agama baik kelompok Islam konservatif dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kelompok Islam konservatif dan moderat bersatu dalam menyikapi kelahiran undang-undang Pornografi ini. Disinilah kuasa bermain, agama menjadi salah satu alat legitimasi individu, kelompok dan negara untuk menguasai kelompok lain. Kelompok ini memberikan ������¢���¯���¿���½���¯���¿���½cap������¢���¯���¿���½���¯���¿���½ bahwa kelompok yang menolak pengesahan RUU Pornografi sebagai kelompok yang tidak menjaga moralitas bangsa. Tubuh perempuan menjadi ������¢���¯���¿���½���¯���¿���½morality border������¢���¯���¿���½���¯���¿���½ yaitu standar moralitas dalam masyarakat dan ������¢���¯���¿���½���¯���¿���½pembeda������¢���¯���¿���½���¯���¿���½ dengan negara yang lain (Timur-Barat). Terjadi homogenisasi atas identitas tubuh perempuan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Di tengah dominasi wacana moralitas, kelompok yang menolak pengesahan undang-undang Pornografi melakukan perlawanan dengan membangun wacana baru tentang hak perempuan atas otonomi tubuhnya; dengan mendekonstruksi dari posisi obyek menuju posisi subyek. Negara sangat dominan dalam melakukan pengaturan tubuh perempuan dengan memasuki ruang-ruang privat. Dalam kontroversi ini, media menjadi ruang beradu wacana dan sekaligus menjadi agen wacana sesuai dengan kepentingannya yang dipengaruhi oleh faktor individu jurnalis, ideologi media dan kebijakan redaksional media. Hasil penelitian ini semakin menegaskan bahwa tubuh perempuan masih merupakan arena kontestasi kuasa; meskipun ada celah untuk melakukan perlawanan dan bernegosiasi. Meskipun ada ruang "melawan" wacana tubuh perempuan, pengesahan undang-undang Pornografi ini merupakan alarm bahaya bagi gerakan perempuan di Indonesia khususnya yang memperjuangkan isu otonomi tubuh.

The controversy of legal drafting process on Pornography was ratified on October 30, 2008 shows that women's bodies have become arena of power struggle and how women's bodies are regulated. The conditions of Indonesian society more democratic and diverse, women identity used by many group as one benchmarks of morality in society and nation. The women body is the locus where the power is contested either by the state, religious groups, women activists, artists including mass media. Mass media have interest by constructing discourse on issues through certain symbols. The purpose of this study was to analyze of women's bodies discourse in the process of drafting the Law on Pornography in the media and how contestation of women's bodies by each groups. Object of this study are Kompas and Republika newspaper years 1998-2008; and using of discourse analysis by Norman Fairclough. The results showed that the three main discourses by Kompas and newspaper consists of (1) discourse of women's body on morality, (2) discourse of women's body on individual rights (autonomous body) (3) discourse of women's body on plurality. Discourse of morality to be dominant discourse was constructed by a pro group of ratified Pornography Bill. They are legislative, executive and especially from religious groups both conservative Islamic and the Indonesian Ulama Council (MUI). In this case, conservative and moderate Islamic groups united to support of Pornography Bill. The pro groups put a "stamp" for the contra group porn bill as a group that did not keep the morality of the nation. Women's bodies become "border morality" which is the standard of morality in society and "differentiator" with other countries (East-West). Homogenization occurred on the identity of women's body in the plurality of Indonesian society. In the dominance discourse of morality, the contra groups of Pornography Bill was constructing a new discourse on women's right of autonomous body; by deconstructing the object position towards the subject. The state is most dominant to regulate of women's body. In this controversy, mass media is a space for discourse clashing and at the same mass media to be discourse agent were influenced by the ideology and editorial policy of the media. The results confirms that women body have been as arena of power contestation although there is a way to fight and negotiate it. Although there is space "for fighting" of women body discourse, ratified Pornography Bill is a danger alarm for the women's movement in Indonesia

Kata Kunci : Keywords : discourse of women body, power contestation, body morality