Kebijakan Akuntansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Studi Kasus Lembaga Zakat Nasional di Bank Syariah Mandiri)

ADLI RIKANDA SAPUTRA, Zakat Reporting, GAAP in Indonesia

2015 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelaporan zakat oleh LAZNAS BSM sesuai dengan PABU yang berlaku di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengetahui kebijakan akuntansi yang digunakan LAZNAS BSM dalam membuat laporan keuangan zakat; 2) mengetahui kebijakan akuntansi LAZNAS BSM terkait pelaporan zakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah peraturan pemerintah yang menjabarkan lebih rinci mengenai bagaimana UU No. 23 tahun 2011 diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu interview atau wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang penulis peroleh yaitu: 1) Pelaporan zakat oleh LAZNAS BSM telah sesuai dengan Peraturan Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang berlaku di Indonesia. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Standar PSAK 109 pada ayat 2 menyatakan bahwa standar tersebut berlaku bagi amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Hambatan yang dirasakan LAZNAS BSM dalam mengelola zakat yaitu: 1) kebutuhan dan pengajuan bantuan yang beragam dan sangat banyak, sementara sumber daya yang ada terbatas, sehingga LAZNAS BSM tidak dapat mengakomodasi semua pengajuan bantuan; 2) sebaran lingkup operasional/jaringan lembaga masih terbatas, belum sampai ke pelosok pedalaman Indonesia, terbatas hanya pada cabang-cabang BSM seluruh Indonesia yang pada umumnya berada di kota; 3) keterbatasan finansial yang masih terbatas untuk mengakomodasi besarnya kebutuhan bantuan. Berkaitan dengan hambatan yang dirasakan LAZNAS BSM dalam membuat laporan akuntansi zakat adalah sistem pelaporan belum real time dan online.

Formulation of the problem in this research is whether LAZNAS BSM reporting in accordance with GAAP applicable in Indonesia. The purposes of this study are: 1) determine the accounting policies used in the BSM LAZNAS make zakat financial statements; 2) knowing the accounting policies related BSM LAZNAS zakat reporting in accordance with applicable regulations. PSAK 109 is the accounting standard governing the accounting zakat and infaq/sodaqoh. Peraturan Pemerintah No. 14 year 2014 concerning the implementation of Undang-undang No. 23 year 2011 on the management of zakat is government regulations that describe in more detail about how the Undang-undang No. 23 year 2011 applied. This type of research used in this research is qualitative research. Data collection methods used by the author is the interview or interviews and documentation. The conclusion that the authors obtained, namely: 1) zakat reporting by LAZNAS BSM in accordance with Generally Acceptable Accounting Principles (GAAP) applicable in Indonesia. PSAK 109 is the accounting standard governing the accounting zakat and infaq/shodaqoh. PSAK 109 in paragraph 2 stating that these standards apply to collectors that receive and distribute zakat and infaq/shodaqoh. Perceived barriers LAZNAS BSM to manage zakat, namely: 1) the needs and filing assistance are diverse and very much, while resources are limited, so LAZNAS BSM can not accommodate all submissions assistance; 2) distribution of operational scope / network of institutions is still limited, yet to the remote interior of Indonesia, is limited only to the BSM branches throughout Indonesia, which are generally located in the city; 3) financial constraints are still limited to accommodate the great need of help. Related to perceived barriers LAZNAS BSM in zakat accounting reporting is not real-time reporting system and online yet.

Kata Kunci : Pelaporan Zakat, PABU di Indonesia