Indonesia's Stance of State Immunity In Relation to the Shift from Absolute to Restrictive Immunity

ULYA YASMINE PRISANDANI, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M, M.A.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Negara adalah subjek dari hukum internasional dan hubungan antar negara diatur oleh hukum internasional, dimana kekebalan negara adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik antar negara. Sepanjang sejarah, negara - negara telah merubah posisinya dari penganut kekebalan absolut (absolute immunity) menjadi penganut kekebalan terbatas (restrictive immunity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekebalan negara sehubungan dengan posisi sebuah negara (khususnya Indonesia) dalam memilih posisi kekebalan absolut atau kekebalan terbatas terkait dengan prinsip kedaulatan negara, yurisdiksi territorial, par in parem non habet imperium, acta jure imperii dan acta jure gestionis, dan perjanjian internasional yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dimana Penulis mengumpulkan data melalui aturan hukum dan literatur yang ada (termasuk buku, jurnal, penelitian dan bahan yang lain yang dianggap relevan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan posisi dipengaruhi dari fungsi pemerintahan yang lebih komersil, hukum kebiasaan internasional, resiprositas antar negara, pengaruh dari negara berkembang serta sistem politik dan ekonomi suatu negara. Sedangkan untuk Indonesia, pemilihan posisi kekebalan terbatas dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah gugatan yang berkaitan dengan kekebalan negara yang menyangkut Indonesia, kekebalan terbatas menjadi hukum kebiasaan internasional serta resiprositas dengan negara lainnya.

States are subjects of international law and their relations are governed by international law, where state immunity was one device to defuse conflicts between States. Over the history, states have shifted from the absolute stance of state immunity towards the restrictive, more limited stance of state immunity. This legal research is aimed to analyze state immunity with regards to a state's position, especially Indonesia, of adopting the absolute or restrictive stance in relation to the principles of sovereignty, territorial jurisdiction, par in parem non habet imperium, acta jure imperii and acta jure gestionis, and relevant international conventions. Furthermore, this legal research is conducted by the normative method in which the Author has obtained data through existing laws and literatures (including books, journals, papers and other relevant materials). The result concludes that the shift towards a more commercial function of a state, customary international law nature, reciprocity, influence from developed states as well as a State's internal political and economic system were observed to be factors influencing a State's position either absolute or restrictive immunity. As for Indonesia, its restrictive stance was influenced by the increasing number of state immunity related lawsuits involving Indonesia, the restrictiveness of state immunity becoming customary international law as well as reciprocity with other states.

Kata Kunci : state immunity, absolute immunity, restrictive immunity, acta jure imperii, acta jure gestionis