Inkonsistensi Pemerintah Indonesia dalam Implementasi Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009 (Studi Kasus: Pemberian Surat Persetujuan Ekspor kepada PT.Freeport Indonesia)

FREDERIK SARIRA, Dr.Poppy S.Winanti,M.PP.M.Sc

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Undang-Undang Mineral dan Batubara mengamanatkan bahwa semua pelaku usaha, baik domestik maupun asing wajib mengolah dan memurnikan mineral mentah (ore) dalam negeri sebelum diekspor. Namun sangat disayangkan, dalam kurun 2009-2014 proses pengolahan dan pemurnian tidak terjadi. Ironisnya lagi, pemerintah malah membuat peraturan yang memberikan kelonggaran ekspor mineral yang ditindaklanjuti dengan pemberian SPE kepada Freeport. Atas dasar itulah penelitian ini hadir untuk mengkaji faktor apa yang menyebabkan atau mempengaruhi pemerintah Indonesia sehingga tidak konsisten mengimplementasikan UU Minerba dengan memberikan SPE kepada Freeport. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan jawaban bahwa inkonsistensi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan amanat UU Minerba dengan memberikan SPE kepada Freeport ditinjau dari konsep bargaining power oleh Lairson and Skidmore disebabkan oleh lemahnya bargaining power pemerintah Indonesia terhadap Freeport. Kelemahan itu pada umumnya disebabkan oleh buruknya sistem pertambangan di Indonesia misalnya dari segi tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak memiliki keahlian, buruknya infrastruktur pertambangan Indonesia, modal usaha bagi pembangunan dan pengembangan industri hilirisasi tidak cukup dan buruknya birokrasi Indonesia khususnya dalam hal regulasi pertambangan ditambah mentalitas korup sebagian birokrat. Sementara jika ditinjau dari konsep fragmentasi birokrasi oleh George C.Edwards III, inkonsistensi pemerintah Indonesia disebabkan oleh struktur birokrasi yang terfragmentasi. Pada kondisi ini, tanggung jawab atas implementasi amanat UU Minerba terbagi di beberapa kementerian dan koordinasi di antara mereka tidak ada. Selain itu, masing-masing kementerian terkait memperjuangkan kepentingannya meskipun bertentangan dengan UU Minerba. Satu hal yang tidak bisa dilupakan dari hal ini adalah faktor politis. Fragmentasi birokrasi tersebut menjadi celah bagi Freeport untuk melakukan lobi-lobi politik kepada sejumlah petinggi kementerian agar mengakomodir kepentingannya. Kata kunci: Inkonsistensi, Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, Surat Persetujuan Ekspor, Freeport, Bargaining Power, Fragmentasi Birokrasi

Mineral and Coal Law mandates that all of industrial subjects, both domestic and foreign have a compulsory to process and purify ore in Indonesia before it exports. Unfortunately, throughout 2009-2014, process and purify did not occur. Ironically, Indonesia government codified the regulation that providing sag for PT. Freeport to export mineral by providing Export Permit Letter. Based on this fact, this research attempts to analyze the factors that cause or influence Indonesia government to be not consistent in implementing Mineral and Coal Law by providing Export permit Letter to PT. Freeport. Based on research result, the author defined that inconsistency of Indonesia government in implementing the mandate of Mineral and Coal Law by providing Export permit Letter to PT. Freeport analyzed by bargaining power concept of Lairson and Skidmore was caused by low bargaining power of Indonesia government compared to Freeport. That weakness, generally, are caused by poor mining system in Indonesia in case of unskilled labor, poor infrastructure, insufficient capital for downstream industrial development, and weak bureaucracy in terms of mining regulation. Furthermore, if we analyze through bureaucracy fragmentation concept of George C.Edwards III, inconsistency of Indonesia government is caused by fragmented bureaucracy system. Under this condition, the responsibility to implement the mandate of Mineral and Coal Law are divided to certain ministries and coordination between them do not exist. Besides that, each related ministry strive for their own interest though it will be contrary with this law. An important thing that cannot be forgotten of this case is political factor. Bureaucracy fragmentation brings the space for Freeport to undertake the political lobbying to ministerial member to accommodate their interest. Keywords: Inconsistency, Indonesia Government, Mineral and Coal Law No.4/2009, Export Permit Letter, Freeport, Bargaining Power, Bureaucracy Fragmentation

Kata Kunci : Inkonsistensi, Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, Surat Persetujuan Ekspor, Freeport, Bargaining Power, Fragmentasi Birokrasi, Inconsistency, Indonesia Government, Mineral and Coal Law No.4/2009, Export Permit Let