STRATEGI PROTEKSIONISME JEPANG DALAM SENGKETA PERDAGANGAN KOMODITAS NORI DENGAN KOREA SELATAN TAHUN 2004-2006

DIMAS VALDY HERYANA PUTRA, Dra. Siti Daulah Khoiriati, MA.

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dengan adanya globalisasi, kepentingan-kepentingan negara yang individualistis melebur dalam praktek-praktek norma internasional, slah satunya seperti norma perdagangan internasional dalam World Trade Organization (WTO). Jepang yang merupakan anggota WTO, ia diharuskan untuk tunduk dibawah semangat liberalisasi WTO yang sejatinya berlawanan dengan kepentingan nasionalnya untuk memproteksi komoditas-komoditas agrikultur domestiknya. Pada tahun 2004, Korea Selatan membawa Jepang kedalam perundingan panel WTO karena merasa tidak puas atas perlakuan diskriminatif Jepang terhadap komoditas norinya dengan adanya praktek kuota impor yang begitu ketat. Namun, di saat yang sama, Jepang dapat membalikkan situasi dengan menggunakan langkah-langkah strategi "proteksionisme terselubung" yang menegaskan tindakan proteksionis Jepang sejalan dengan klausul aturan WTO. Dalam kasus ini diperlihatkan bagaimana dengan cerdik Jepang tetap dapat melakukan aksi proteksionisme terhadap komoditas nori domestiknya tanpa menciderai peraturan-peraturan WTO yang seharusnya memaksa Jepang untuk meliberalisasi pasar domestiknya dengan menggunakan hukum-hukum WTO sebagai alat proteksionismenya.

With the coming of globalization in the international politics realm, individualistic national-interest of the nations are being molded into the international norm practices, such as the international trade norm of World Trade Organization (WTO). Japan, as one of the contracting party of WTO, has to obey over the WTO's spirit of liberalization, eventhough contradicting onto its national-interest to protect its domestic agricultural comodities. In the 2004, South Korea subjected Japan into the dispute settlement panel of WTO, argued that Japan had discriminated South Korea's laver comodities with the hyper-protective import quota system by series of law and policies. But, at the same time, Japan could reverse its pressuring situation with its "disguised protectionism" strategy assuring Japan's actions were appropriate to the WTO's law. This case is showing us on how Japan could act cunningly to protect its domestic laver comodities without conflicting with the liberalizing rules of WTO by using WTO's law as the legal justification.

Kata Kunci : Disguised protectionism, Jepang, sengketa perdagangan, nori, strategi, perdagangan internasional