PERAN HUMAS DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Kasus pada Biro Humas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Melayani Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2014)

BELINDA DEVI L. S, Dr.Phil Ana Nadhya Abrar,M.E.S

2015 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Biro Humas Provinsi Kalimantan Selatan dalam melayani informasi publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2014. Hal tersebut didasarkan atas fakta bahwa Provinsi Kalimantan Selatan lamban dalam menjalankan keterbukaan informasi publik. Peran humas merupakan abstraksi atas pola perilaku individu-individu dalam organisasi saat melakukan praktik kehumasan. Dalam penelitian ini peran tersebut dikaitkan dengan kegiatan dalam rangka menjalankan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan 4 peran humas yakni expert prescriber, problem solving process facilitator, communication facilitator dan communication technic yang dianalisis dengan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) provinsi Kalsel. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, dokumentasi dan wawancara mendalam kemudian setelah itu dianalisis menggunakan teknik penjodohan pola. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Biro Humas sebagai PPID utama tidak memiliki peran yang menonjol dan aktif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dikarenakan kurangnya dukungan dari organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki terbatas. Biro Humas pada umumnya menjalankan tiga (3) peran yakni, expert prescriber, communication facilitator dan communication technician, namun tidak semua indikator yang dibutuhkan oleh ketiga peran tersebut dipenuhi oleh Biro Humas dalam kegiatan yang dilakukannya. Sementara itu peran problem solving process facilitator tidak ada terlihat pada Biro Humas. Kata kunci: Peran humas pemerintah dalam Biro Humas, keterbukaan informasi publik, PPID.

ABSTRACT This research aims to analyze the role of public relations Bureau of the Province of South Kalimantan in serving the public information on the Environment of South Kalimantan province in 2012-2014. It is based upon the fact that the province of South Kalimantan sluggish in running public information disclosure. The role of public relations is an abstraction over the pattern of behavior of individuals in organizations today perform PR practices. In this study the role associated with the activities in order to run a public information disclosure using the 4 roles of public relations i.e.expert prescriber, problem solving process facilitator, communication facilitator and communication technic who analyzed with basic tasks and functions of the Bureau of public relations Officials and Regional Information Manager (PPID) Kalsel province. This qualitative research method using case studies and data collection techniques in the study using direct observation, documentation, in-depth interview and then analyzed using the technique of pairing pattern. In this study it was found that the Bureau of public relations as a primary doesn't have a PPID prominent and active role in the implementation of the public information disclosure, due to lack of support from the Organization and human resource owned limited. Bureau of public relations in general run a three (3) roles i.e, expert prescriber, communication facilitator and communication technician, however not all indicators needed by a third of the role filled by the Bureau of public relations activities. Meanwhile the role of problem solving process facilitator not there look in the Bureau of public relations. Keywords: the role of government�s public relation in public relation bureau, the openess of public information, PPID.

Kata Kunci : Peran humas pemerintah dalam Biro Humas, keterbukaan informasi publik, PPID.