Penerapan Kemandirian Jabatan Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Bank Umum Konvensional

YANI A SIREGAR, Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan kemandirian jabatan notaris serta hambatan-hambatan yang dihadapi notaris dalam memberikan pelayanan terhadap Bank Umum Konvensional di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penulis menggunakan data primer melalui penelitian lapangan sebagai data utama dalam penelitian ini dan data sekunder melalui studi pustaka sebagai data pendukung. Responden dalam penelitian ini yaitu 5 orang notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Yogyakarta. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Ketua Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Yogyakarta, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta, serta 3 (tiga) Bank Umum Konvensional di Kota Yogyakarta yaitu Bank BPD, Bank BRI, dan Bank BNI. Data yang ada di kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kemandirian jabatan notaris dalam memberikan pelayanan terhadap Bank Umum Konvensional sangat dipengaruhi oleh keberadaan Perjanjian Kerja Sama antara notaris dan bank. Perjanjian Kerja Sama tersebut menimbulkan tanggung jawab ganda bagi notaris yakni terhadap jabatannya sekaligus terhadap Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakatinya dengan bank. Akibatnya bank dapat leluasa melakukan intervensi terhadap notaris sehingga kemandirian jabatan notaris tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Adapun hambatan yang dihadapi oleh notaris dalam menerapkan kemandirian jabatannya terbagi menjadi dua jenis yaitu hambatan internal yang bersumber dari moral notaris dan hambatan eksternal yang timbul dari pihak bank. Upaya untuk mengatasi hambatan internal dilakukan oleh organisasi profesi notaris dan pemerintah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan bagi notaris, sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal dapat dilakukan oleh masing-masing notaris dengan memberikan pemahaman hukum yang cukup kepada pihak bank serta mampu bersikap tegas untuk menolak segala bentuk kebijakan bank yang dapat menciderai kemandirian dan keluhuran jabatannya.

This study was conducted in objective to identify and analyze the application of the notary public office independency and the obstacles encountered in providing services to the Conventional Commercial Bank in the city of Yogyakarta. This is an empirical law study. The author uses primary data through field research as the main data and secondary data through literature searching as the supporting data. Respondents in this study are 5 people who works as a notary public, having a working area in the city of Yogyakarta. Informant in this research is the Honorary Chairman of Board of Notary, City of Yogyakarta, and the Notary Regional Supervisory Council Member of Yogyakarta, as well as 3 (three) Conventional Commercial Bank in the city of Yogyakarta: Bank BPD, Bank BRI and Bank BNI. The data collected was then analyzed using qualitative descriptive method. The results showed that the application of the notary public office independency in providing services to the Conventional Commercial Bank is strongly influenced by the existence of a Cooperation Agreement between the notary and the bank. Cooperation Agreement raises the dual responsibility for the notary, the official obligation and the Cooperation Agreement itself. As the result, the bank can freely making an intervention, so that the notary public office independency can not be fully implemented. The obstacles faced by a notary in applying the independence of the official obligation is divided into two types, the internal factors that emerge from individual morality and the external factors arising from the bank. Efforts to overcome internal factors should be carried out by professional organizations of notary and the government by conducting a guidance and supervision. Likewise, an attempt to overcome the external factors can be done by each notary through providing adequate legal understanding to the bank while having an ability to act decisively to reject all forms of bank's policy that may harm the independence and supremation of the notary official.

Kata Kunci : Penerapan Kemandirian, Pelayanan Notaris, Bank Umum Konvensional