KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DAN KEMISKINAN MASYARAKAT ( Studi Kasus Masyarakat Nagari Garabak Data dan Masyarakat Nagari Bukik Kanduang )

HIDAYATUL FAJRI, Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si

2015 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Garabak Data dan masyarakat Nagari Bukik Kanduang Kabupaten Solok Provinsi Sumattera Barat. Nagari Garabak Data merupakan nagari yang berada di dalam kawasan hutan lindung dengan penguasaan sepenuhnya di tangan negara sedangkan hutan di Nagari Bukik Kanduang di kelola dan dikuasai oleh masyarakat dengan bentuk hutan masyarakat (hutan ulayat). Argumen pokok dari penelitian ini yaitu perbedaan model pengelolaan di kedua nagari menyebabkan terjadinya perbedaan kemiskinan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengelolaan hutan di kedua nagari dan menganalisa dampak dari pengelolaan hutan tersebut terhadap kemiskinan masyarakat. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Garabak Data tidak memiliki akses untuk melakukan pengelolaan terhadap hutan karena adanya pelarangan oleh pemerintah. Pengelolaan yang seharusnya dilakukan oleh KPHL Solok juga tidak berjalan karena berbagai hal seperti; regulasi yang sering bertukar dan tumpang tindih, permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi, politik daerah dan anggaran. selain itu dari internal KPHL Solok sendiri permasalahan seperti kurangnya SDM pegawai, dan kurang kreatifnya KPHL di dalam melakukan kerjasama pengelolaan dengan masyarakat atau pihak ketiga. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk elite nagari untuk mengambil keuntungan dengan cara illegal logging dan juga illegal mining. Kondisi yang berbeda terjadi di Nagari Bukik Kanduang. Masyarakat mendapatkan akses dalam pengelolaan kawasan hutan. Kawasan hutan dikelola secara komunal karena berbentuk hutan ulayat. Hutan ulayat (tanah ulayat) dibagi menjadi hutan ulayat kaum, hutan ulayat suku dan hutan ulayat nagari. Di dalam pengelolaannya masyarakat Nagari Bukik Kanduang memanfaatkan kearifan lokal mereka yang disebut dengan Ba-parak. Parak di Nagari Bukik Kanduang terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga mempertahankan fungsi hutan terutama sebagai daerah serapan air. Pengelolaan hutan oleh pemerintah berdampak terhadap kemiskinan masyarakat apabila dibandingkan dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat, yaitu 1) bidang politik dan hukum, masyarakat Nagari Garabak Data kehilangan akses untuk mengelola hutan yang merupakan tanah ulayat mereka, sedangkan masyarakat Nagari Bukik Kanduang memiliki kontrol terhadap hutan sehingga mereka memiliki hak untuk mengakses hutan. 2) bidang ekonomi, masyarakat tidak bisa mengekstraksi hasil hutan, malah yang terjadi adalah ekstraksi ekonomi di beberapa pihak dalam bentuk kegiatan ilegal. Masyarakat Nagari Garabak Data juga mengalami penurunan kesejahteraan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah KK miskin dari tahun 2005 sebanyak 153 KK, menjadi 257 KK pada tahun 2014. Sedangkan di Nagari Bukik Kanduang, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengekstraksi hasil hutan. Masyarakat juga dengan cara baparak menanam tanaman keras yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan mereka sehingga jumlah masyarakat yang miskin hanya 69 orang atau 3,53% dari jumlah penduduk. 3) bidang sosial dan budaya, Masyarakat Nagari Garabak Data tidak bisa mengakses hutan yang merupakan tanah ulayat mereka, hal ini menyebabkan masyarakat tercerabut dari adat mereka karena tanah ulayat juga berfungsi sebagai simbol adat. Sejalan dengan itu, kekerabatan masyarakat menjadi longgar karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap niniak mamak. Sedangkan di Nagari Bukik Kanduang, kemampuan adat untuk berdaulat membuat kondisi sangat nyaman. Kata Kunci : Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Masyarakat, ulayat, akses

This study discusses forest management by local communities and society Nagari Garabak Data and Nagari Bukik Kanduang, Solok regency of West Sumatra province. Nagari Garabak Data is a village located in a protected forest area with the acquisition entirely in the hands of the state while in Nagari Bukik Kanduang forest is managed and controlled by people with a form of community forests (communal forest). Principal argument of this study that differences in the management model of the village led to differences in poverty communities. The purpose of this research is to understand forest management in both villages and analyze the impact of the forest management against poverty. This study is a qualitative research. Collecting data using observation, interviews and document analysis. The results showed that the villagers' Data Garabak not have access to the management of the forest because of the ban by the government. Management should be done by KPHL Solok also not managed for many reasons, such as; exchanging and regulations often overlap, problems related to bureaucracy, politics and budget areas. Other than that of internal problems of KPHL Solok such as the lack of human resources employee, and a lack of creative KPHL in cooperation with the management of the public or third parties. This condition is then used by various parties including the elite villages to take advantage by illegal logging and illegal mining. Different conditions happened in Nagari Bukik Kanduang. The peoples have access in forest management. Communally managed forest area due to the form of communal forest. Traditional forest (communal land) is divided into the communal forest, indigenous forest and tribal traditional forest villages. In community management of Nagari Bukik Kanduang utilize local wisdom they called Ba-Parak. Parak in Nagari Bukik Kanduang proved to affect the welfare of society and also maintain the forest functions primarily as a water catchment area. Forest management by the government impact on poverty when compared with community forest management, which 1) political and legal, villagers 'of Garabak Data lost access to manage the forest is their customary land, while the villagers' Bukik Kanduang have control over the forest so that they have the right to access forest. 2) economics, society can not extract forest products, instead what happens is the economic extraction at several parties in the form of illegal activity. Villagers Garabak Data also decreased welfare characterized by the increasing number of poor families from 2005 as many as 153 families, to 257 families in 2014. While in Nagari Bukik Kanduang, people have the ability to extract forest products. The peoples is also a way baparak planting perennials that can be used to supplement their income so that the number of poor people only 69 people or 3.53% of the population. 3) social and cultural, Peoples Nagari Garabak Data can not access the forest is their customary land, this causes uprooted from their traditional communities because of communal land also serves as a custom symbol. Correspondingly, kinship societies become loose due to reduced public confidence in the niniak mamak. While in Nagari Bukik Kanduang, custom capabilities to sovereign create very comfortable conditions. Keywords: Forest Management, Poverty Peoples, customary, access

Kata Kunci : Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Masyarakat, ulayat, akses