KEBIJAKAN PROAKTIF BERBASIS HAK PENERAPAN KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

ENDRO WINARNO, Prof. Dr. Muhadjir M. Darwin, MPA., Prof. Dr. Warsito Utomo., Supra Wimbarti, M.Sc., Ph.D.

2015 | Disertasi | S3 Manajemen dan Kebijakan Publik

Polisi merupakan agen negara pada garda terdepan yang berperan sangat strategis sebagai penentu arah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini memposisikan aparat polisi pada situasi dilematis antara keinginan untuk responsif terhadap kebutuhan spesifik lapangan dengan keinginan untuk memastikan dapat membuat dan melaksanakan keputusan secara benar berdasarkan kebijakan yang berlaku. Penelitian ini mencoba mengungkap produk kesadaran aparat kepolisian dalam memenej situasi dilematis tersebut, terutama menyangkut pemahaman dan kecenderungan penyikapan atas dasar prinsip-prinsip perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum beserta faktor-faktor yang mendasari kemampuan membuat dan melaksanakan keputusan responsif, interpretatif, serta diskresioner dalam penyidikan perkara anak. Kajian ini menerapkan metode Studi Kasus melalui pengamatan dan wawancara terhadap sejumlah pelaku penyidikan kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai tersangka di wilayah kerja Polres Sleman. Hasil kajian ini diharapkan dapat mengungkap fakta yang lebih mendalam mengenai kemampuan dan kondusivitas birokrasi kepolisian terkait dengan upaya penerapan kewenangan diskresi dalam pelaksanaan penyidikan perkara anak. Penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai dasar penyikapan dalam pembuatan keputusan ternyata belum dimiliki secara merata oleh aparat polisi penyidik perkara anak pada berbagai jenjang di wilayah kerja Polres Sleman. Ikhwal ini tercermin dari dominasi preferensi selain prinsip-prinsip perlindungan anak dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan penyidikan perkara anak. Preferensi birokratis dan rule driven yang berorientasi pada keterjaminan akan keamanan dan kemajuan karir merupakan pilihan rasional yang mendasari setiap pembuatan keputusan pada berbagai jenjang, terlebih-lebih pada street-level bureaucrats. Kondisi ini menjadi salah satu faktor bagi rendahnya kemampuan aparat dan kondusivitas birokrasi Polres Sleman terhadap kemungkinan penerapan kewenangan diskresi kepolisian untuk mengedepankan the principles of the best interests of the child sebelum pelibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pendekatan integral antara criminal policy dengan social defence policy untuk mendukung social welfare policy dalam penyidikan setiap perkara anak. Pendekatan ini membawa implikasi pada penggunaan hukum acara pidana sebagai alternatif terakhir, karena memiliki fungsi subsider, yakni dapat digunakan apabila upaya lain kurang membawa hasil memuaskan. Namun apabila hukum acara pidana terpaksa harus digunakan, hendaknya diarahkan pada terciptanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian diharapkan mampu memadukan dua doktrin kepolisian dengan tekanan yang berbeda secara seimbang antara a strong hand of society dengan a soft hand of society.

Police is the most front guardian as a country agent that functions most strategically as a distinctive direction in children handling in facing laws. This puts the police personnel in a dilemma between the will to be responsive towards site specific needs and that of the will to make sure that they are able to make and carry out the decision correctly based on valid existing policy. This research is trying to reveal police personnel awareness in managing that dilemma, mainly in the context of understanding and tendency of addressing on the principles of protecting children that are facing laws with factors as a ground in making and carrying out discretional, interpretative, responsive decision in children case investigation. This study applies case study method through observation and interviews to some crime cases investigators that are involving suspected children in Sleman District Police area. The result of this study is expected to be able to reveal deeper facts on police bureaucracy competency and conduciveness related to the effort in applying discretional authority in conducting children case investigation. This research reveals the understanding towards the principles of protecting children that facing against the law as a ground in addressing the decision making, has eventually not been widely possessed by police investigators at various levels on on children cases in Sleman Police Resort. This issue is reflected on the preference domination either on the children protection principles on the handling way or that of its decision making in investigation of children cases. Bureaucratic preference and rule driven that orient to career safety assurance and career development are rational choices that base every decision making in all police administrative levels, moreover in street level bureaucrats. This condition becomes one of the factors that make the low level of competency of Sleman Police Resort Bureau personnels and its low bureaucracy conduciveness on the possibility of applying the police's discretion competency to prioritize the principles of the best interests of the child before involving the society in decision making. This research recommends the application of integral approach between criminal policy and social defence policy to support the social welfare policy in every investigation of children cases. This approach brings an implication of the use of criminal law procedure code as the last alternative, because it has a subsidiary function that can be used if other alternative effort brings less satisfying result. But if the law of criminal procedure should be used urgently, it is expected that it should create the protection, care and service for the society. Contextually, the police institution is expected to be able to combine two police official doctrines with distinctive accentuation that is in balanced between a strong hand of society with a soft hand of society.

Kata Kunci : Pembuatan keputusan, Kewenangan diskresi kepolisian, Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum