Tinjauan Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Prabumulih Berupa Kendaraan Dinas Operasional Melalui Kantor Pengelolaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang

VIDYA OKTAVINA NUH, Dwi Haryati, S.H., M.H

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Pemerintah Kota Prabumulih dalam melaksanakan Pengahapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas di Pemerintah Kota Prabumulih dan kesesuaian pelaksanaan lelang atas barang-barang milik daerah Pemerintah Kota Prabumulih berupa kendaraan dinas melalui KPKNL Palembang dengan peraturan hukum yang berlaku serta kendala yang dihadapi oleh para pihak dan cara mengatasinya. Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui wawancara ataupun kuisioner dengan penelitian hukum terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode non random sampling yaitu yang berarti kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara serta penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih melakukan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dengan pertimbangan bahwa Barang Milik Daerah yang rusak khususnya terhadap barang yang mengalami kerusakan berat akan menambah beban anggaran pemeliharaan serta berdampak pada tingginya biaya pemeliharaan. Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Prabumulih berupa Kendaraan Dinas Operasional Melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang terdapat ketidaksesuaian yaitu berkaitan dengan penawaran yang dilakukan dibawah harga limit. Hambatan pelaksanaan lelang ini adalah banyak kendaraan dinas yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang menyebabkan tim penilai Aset Daerah DPPKAD menaksir harga limit jauh dibawah harga wajar dari kendaraan dinas yang dilelang, kebutuhan Kota Prabumulih akan kendaraan dinas yang besar namun lelang tetap dilaksanakan dan tidak adanya Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang di Kota Prabumulih.

The research aims at identifying the Prabumulih local government reconsiderations in enforcing district owned propertys eliminating especially for operational departement vehicles by the office of state loan and auction, identifying the appropriateness of the auction implementation and the obstacles faced in the process of auction over district owned property of Prabumulih local government especially for operational departement vehicles by the office of state loan and auction and for identifying hindrance in the appropriateness of the auction implementation and the obstacles faced in the process of auction over district owned property of Prabumulih local government especially for operational departement vehicles by the office of state loan and auction. The research is a empirical research which basically focus on the primary data is a data which acquired directly from public as first source through field research that did through interview or questionaire with a law research against primary and secondry data of law. The research adopts non random sampling method which limit samples token from the population whereas sampling technique adopts purposive sampling technique. All the collected data are analyzed by qualitative method is a method of data analysis is based on the understanding and systematic processing of data obtained from interview and literature research. The research concludes that Prabumulih local government reconsideration in enforcing district owned properties eliminating is that the damaged district owned property especially with the hard damage will increase the maintanance estimate charges if it keeps being in the districts inventory list. In the appropriateness of the auction implementation and the obstacles faced in the process of auction over district owned property of Prabumulih local government especially for operational departement vehicles by the office of state loan and auction there is incompability about the offer which is under the limit price. The hindrance in the appropriateness of the auction implementation is that there are many departement vehicles that dont have fully document so that the district asset appraiser team appraises the limit price under the normal price. The amount of Prabumulih districts need of department vehicle and there is not office of state loan and auction in Prabumulih.

Kata Kunci : Lelang, Barang Milik Daerah, KPKNL/auction, district owned property, Office of State Loan and Auction