PERAN NOTARIS DALAM PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL DALAM RANGKA PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

RENI DUWITA, HARIYANTO, S.H., M.Kn.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran Notaris dalam penyampaian surat pernyataan setor modal Perseroan dalam proses permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, dan juga mengetahui mengapa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak melakukan pengawasan atas realisasi dari surat pernyataan setor modal Perseroan menjadi bukti penyetoran yang sah ke rekening Perseroan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengambilan sampel secara acak (non-probality sampling) dengan menggunakan kriteria tertentu (purposive sampling). Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditulis dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif dan aktual dari permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, Pertama, peran Notaris dalam pelaksanaan direalisasikannya surat pernyataan setor modal Perseroan menjadi setor modal ke rekening Perseroan adalah berupa penyuluhan hukum atau saran kepada Direksi bersama para pendiri dan komisaris. Dengan adanya penyuluhan hukum tersebut diharapkan menimbulkan kesadaran hukum sehingga setor modal ke rekening Perseroan dapat direalisasikan. Kedua, Kemenkumham RI sebagai institusi yang melahirkan Perseroan yang berbadan hukum tidak melakukan pengawasan atas telah dilaksanakan atau tidaknya setor modal ke rekening Perseroan, karena Presiden memberikan tugas kewenangan kepada Kemenkumham RI berupa pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

This study is aimed at identifying the extens of the role of notary in submitting a statement letter of company's paid in capital in the legalization process of company's entity and identifying reason of the Law and Human Rights Ministry not doing supervision over realization of statement letter of company's paid in capital as valid proof of deposit to the company's account. It was juridical normative research and juridical empirical research. Data was obtained from library research and field research. Sample was taken using non probability sampling with purposive sampling technique. All obtained data was analyzed qualitatively and written descriptively to give objective and actual description about existing problems. The research indicated that, first role of notary in execution of realization of company's paid-in capital becoming the paid -in capital to the company's account was in the form of legal counseling or advice to the board of directors along with the founders and commissioners. The legal counseling is expected to induce legal awareness so paying capital to company's account can be realized. Second, the Law and Human Rights Ministry as institution legalizing company's legal entity did not do supervision over realization paying capital to company's account because the president assign authority to the Law and Human Right Ministry to supervise execution of task in the Law and Human Right Ministry scope.

Kata Kunci : Setor Modal, Badan Hukum Perseroan, Peran Notaris/ capital paying, company's legal entity, role of notary