Analisis Implementasi Kebijakan Akademi Komunitas (Studi Kasus di Temanggung)

AMINAH NUR RAHMAH, Prof. Dr. Warsito Utomo; Prof. Dr. Achmad Djunaedi, MUP

2015 | Tesis | S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI

Akademi Komunitas (AK) merupakan salah satu kebijakan dalam bidang pendidikan, solusi dalam pemerataan pendidikan tinggi di daerah. Kebijakan AK akan sia-sia,tidak ada artinya ketika implementasinya tidak diukur. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan AK di Temanggung dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Akademi Komunitas Negeri Temanggung (AKN Temanggung) lahir dengan semangat satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kabupaten Temanggung, di bidang pertaniandan embrionya dari SMK. Dalam penyelenggaraan pendidikan AK, haruslah mengembalikannya pada filosofi dasar yakni mengangkat kearifan,keunggulan lokal dan penguatan pendidikan vokasi. Hal inilah yang juga diusung Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012. AKN Temanggung dirintis tahun 2012 dan telah meluluskan 2 angkatan. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan AK di Temanggung, peneliti mencari data-data dari awal perintisan hingga Oktober 2014 (mulai masa ajaran baru). Data juga diperoleh dari Perguruan Tinggi Pembina (Politeknik Negeri Jember). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan AK:Komunikasi, Sumber Daya (Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Pembiayaan), Disposisi (Watak, Karakteristik Implementator), Struktur Birokrasi, dan Lingkungan. Faktor-faktor yang ada mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dari Sumber Daya Manusia (pengelola) masih mempunyai peran,tanggungjawab ganda sebagai guru SMK dan pengelola AK. Struktur birokrasi tingkat pemerintah daerah yang mengalami pergantian, mempengaruhi proses legalitas lahan kampus AK sehingga AKN Temanggung belum berdiri secara mandiri. Faktor disposisi, watak yang dimiliki pengelola terlebih yang ada di daerah ternyata tidak dimiliki oleh implementator birokrasi Pemerintah Daerah. Faktor berikutnya lingkungan, kesadaran masyarakat mempengaruhi input mahasiswa AKN Temanggung. Keberhasilan implementasi kebijakan AK merupakan hasil komitmen bersama dari tingkat nasional dan daerah.

Community college (AK) is one of the policies in the field of education, a solution in equalizing higher education throughout regions. The AK policy will be in vain and meaningless when there is no proper measure for its implementation. This study describes the implementation of the AK policy in Temanggung and identifies factors that influence it. The State Community college of Temanggung (AKN Temanggung) was established with the passion to be the solestate university in Temanggung District that is specialized in agriculture and its embryos from vocational high school (SMK). The academic implementation of AK must be rooted at the basic philosophy that exalts wisdom, local excellence and vocational education empowerment. This issue is also supported by the Higher Education Act of 2012. AK Temanggung initiated in 2012 and has graduated two forces. To describe the policy implementation AK Temanggung, researchers find the data from the initial start-up to October 2014 (start of the new school term). Data were also obtained from the College Coaches (Polytechnic Jember). Factors that influence the implementation of the AK policy are: communication, resources (human resources, infrastructure, financing), Disposition (Character implementer), Bureaucratic structure, and environment. More factors have an influence on policy implementation AK Temanggung is a human resources (the managers) and bureaucratic structure (at the level of local government). Managers still have a role, dual responsibilities as a vocational teacher and manager of AK. Bureaucratic structure underwent a change that affects the legality of the AK campus land and ultimately affect the independence of the AK Temanggung. Successful implementation of policies AK is the result of a joint commitment from the national level, Kemendikbud (Director General of Higher Education), along with college coaches, at the local level (District/ City, the Regent, the Department of Education and Parliament/ BAPPEDA), manager of the AK, DUDI, and surrounding communities.

Kata Kunci : Akademi komunitas, implementasi kebijakan