KAJIAN EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PANGAN: Studi Kasus Rent-seeking dalam Impor Beras Tahun 1999-2009

WAHYU RIAWANTI, Prof. Muhadjir Darwin; Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec.; Dr. Erwan Agus Purwanto

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Publik

Studi ini mengkaji tentang dinamika kebijakan di Indonesia dengan fokus penelitian tentang praktik rent-seeking dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik. Kebijakan impor beras menjadi kajian penelitian yang tepat untuk melihat corak dan praktik rent-seeking di dalamnya. Untuk mengetahui pola rent-seeking impor beras selama kurun waktu 1999-2009, kajian ini dibagi menjadi tiga periode sesuai rejim pemerintahan dalam rentang waktu tersebut. Dalam setiap periode analisis ditekankan pada tiga pokok kajian yaitu (a) bagaimana karakter kebijakan suatu periode pemerintahan, (b) regulasi yang dilakukan untuk mengamankan kepentingan rent-seeking, dan (c) aktor kebijakan dan partai politik yang berpengaruh. Tiga pokok kajian tersebut dituangkan dalam 9 indikator penelitian yaitu (1) pemanfaatan data untuk kepentingan pemerintah, (2) fenomena regulasi yang tumpang tindih, (3) Hire dan Fire untuk mengamankan rente, (4) perubahan/penambahan kuota, (5) hubungan keluarga dan afiliasi politik pelaku impor, (6) perubahan regulasi, (7) program pemerintah untuk justifikasi impor beras, (8) perubahan status lembaga pangan, dan (9) tugas legislatif DPR melalui hak angket dan interpelasi. Triangulasi data dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dari dinamika kebijakan tiap periode pemerintahan. Data primer didapatkan dari telusur media dan in-depth interview narasumber kebijakan, sementara data sekunder berupa data statistik, regulasi, dan dokumen peradilan. Pembahasan dalam tiga bab empiris menghasilkan perbedaan dalam corak dan penekanan kebijakan impor beras, pola rent-seeking yang beragam, dan cara melanggengkan rent-seeking melalui regulasi yang berbeda. Meski demikian kepentingan impor beras bermuara pada elites kebijakan melalui partai politik untuk melanggengkan justifikasi impor beras dengan cara (a) politisasi program raskin dan justifikasi impor beras oleh pengusaha asal partai dengan dominasi partai politik, (b) hire and fire dalam wilayah birokrasi, dan (c) melanggengkan kebijakan yang bias produksi meskipun bercita-cita pada kedaulatan pangan. Hasil penelitian yang menunjukkan pola rent-seeking dan dominasi aktor partai politik berdasarkan tiga periode tersebut kemudian menjawab pertanyaan whose finally interest counts. Dengan penjelasan dalam poin-poin kesimpulan tersebut maka dapat dijawab hipotesis awal penelitian yaitu bahwa: (1) elites pemerintah adalah aktor utama dalam kebijakan impor beras yaitu didominasi oleh aktor dari lembaga pangan, (2) para aktor tersebut berasal dari lembaga dan partai politik berbeda yang membawa dan mengakomodir kepentingan politiknya masing-masing melalui regulasi, dan (3) lembaga utama pangan adalah institusi penentu praktik rent-seeking yang dikuasai oleh para aktor juga menguasai aktivitas impor beras. Hal ini terutama dibuktikan dengan adanya 3 pasang nama kembar pelaku pelanggaran impor beras yang berafiliasi dengan partai politik.

The dynamic of globalization has driven any nation to the changes of management in several sectors including agriculture and food policy. This study aimed to unwrap the dynamic in policy making of rice import, focusing in rent seeking activity. To dig the research deeply during the period of 1999-2009, the study divided into three different periods. Every period was analized emphasizing the main characters of rent seeking: (a) the general character of food policy, (b) regulation in prolonging rent-seeking activity, and (c) policy actors/elites and the political party dominating the policy sector. Those prominent issues were then divided again into 9 research indicators to lead in obtaining data research, namely: (1) the use of data for government purpose, (2) the phenomena of overlapping regulation, (3) "Hire and Fire" indication to carry on the rent seeking activity, (4) change of import quota, (5) political affiliation and nepotism along the rice importer business persons, (6) food regulation, (7) government program in justifying rice import, (8) food institution transformation, and (9) legislative role of DPR members. Data triangulation was made to develop the deeper and comprehensive picture of the policy dynamic. Media literature and in-depth interview of policy-makers were used for primary data, and other data and information from statistic, regulasi and other government legal document were collected for supporting data. Result of this reseach were mainly the difference of focus and characters on policy in 3 periods. Those are including the different patterns of the rent-seeking activity and various attempt in maintaining rent-seeking through different regulation. Meanwhile, the main reason of the rent-seeking activity was the policy elites' interest that was facilitated through political party access. The rent seeking activities of all three different periods were well maintained through different stages, namely (a) "Rice for the Poor" program and rice import justification in order to get profit from import activity (b) hire and fire among bureaucracy area, and (c) supporting production-biased policy. The result shown the various patterns of rent-seeking which dominted by political party in those periods in answering question whose finally interest counts. Explanation of research finally answered the hypotheses as followed: (1) government elites are the main actors and they are mostly the policy makers from food institution, (2) the actors came from different political party and bring about the different agenda to be supported with regulation, and (3) food institution determined the rent-seeking activity through the same actors that also dominate the import area. The important evidence of this point was the "three pairs of name" that affiliated with (the same) political party, executed importing processes, and also influenced the regulation in very the same time.

Kata Kunci : ekonomi politik, rent-seeking, kebijakan impor beras, elites kebijakan, kebijakan inkremental, privilege, welfare loss dan social cost ; The dynamic of globalization has driven any nation to the changes of management in several sectors including agricultu