PERATURAN BANK INDONESIA MENGENAI KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN BISNIS PROPERTI RESIDENSIAL DI JAKARTA (Studi Kasus PT DM)
ALMIRA KRISTA PHANINDITA, Eko Suwardi, Dr.,Ak.,M.Sc.,
2015 | Tesis | S2 ManajemenIndustri properti di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Perkembangan bisnis tersebut terlihat dari peningkatan jumlah pembangunan baik properti residensial maupun properti komersial. Di dalam thesis ini, penulis akan fokus dalam mengkaji kondisi properti residensial terkait dengan peraturan terbaru dari Bank Indonesia (BI) mengenai Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Pemerintah selama ini memiliki permasalahan backlog dimana permintaan terhadap tempat tinggal tidak diiringi dengan suplai yang memadai terutama dari segi harga dimana kenaikan harga tanah atau properti, tidak diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Maka, Bank selama ini bertindak sebagai pihak ketiga, melalui KPR untuk mengatasi kesenjangan yang ada sehingga masyarakat dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Namun, terjadi perubahan aturan BI mengenai KPR terkait dengan syarat pencairan dan Loan to Value (LTV). Pencairan KPR yang tadinya diperbolehkan untuk rumah inden menjadi sesuai dengan kemajuan pembangunan di lapangan. Kondisi yang tadinya memperbolehkan satu orang memiliki beberapa KPR menjadi terbatas dimana pencairannya tergantung dari jumlah KPR yang telah dimiliki. Perubahan aturan tersebut membawa permasalahan baru baik bagi calon pembeli maupun pengembang. Pengembang yang sudah terbiasa membangun rumah dengan bantuan bank menjadi dituntut untuk menyuntikkan modal lebih besar. Oleh karena itu proyek yang dapat dijalankan dalam waktu yang bersamaan, tidak dapat sebanyak yang selama ini mereka lakukan. Sehingga strategi Perusahaan pun dituntut untuk berubah dan menyesuaikan dengan aturan baru tersebut. Di dalam thesis ini dibahas mengenai usaha-usaha pengembang dalam mengubah strategi mereka sehingga lebih mumpuni dan tetap menghasilkan keuntungan yang diharapkan.
Property business in Indonesia has undergone massive progress through the last five years. The rapid development has showed in number of residential properties as well as commercial properties. This research will be focused on residential properties in Jakarta since it has direct connection with citizens and country’s welfare. The study will be in connection with change of regulation from the Central Bank according to their current mortgage regulation. Government has long time matter due to their backlog problem where the demand for residential cannot be fulfilled by the supplies. One biggest problem coming from the price where the buyer does not have the fund they need to buy the properties. Hence, bank will act as a mediator to enable them to purchase the properties. However at the end of 2013, the Central Bank have changed its regulation where they are not be able to fund indent housing and demands the developers to fully build the houses before they can drawdown the loan which is descripted in detail about LTV dan by-progress disbursement principal. The regulation brought as a game changer to developer as well as to the buyer. The developer needs to change its strategies to cope with such changes and be able to make profit once they foreseen. The change of regulation from Central Bank has main purpose to make developer chip in their capital more in order to have more commitment for the sake of construction fulfillment. Regardless the additional capital it required, developer must be able to maneuver in creative ways to craft strategies in terms of optimum profit gain and sustainable business model.
Kata Kunci : Properti, Residensial, Aturan KPR, Kredit Kepemilikan Rumah
