The Implementation of Non Refoulement Principle by Indonesia as A Non State Party of The 1951 Geneva Convention Relating to The Status of Refugees

PRICILIA PRISCA, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tesis ini memiliki fokus pada penerapan asas non refoulement di Indonesia, sebagai negara bukan pihak dari Konvensi Jenewa mengenai Status Pengungsi 1951. Asas non refoulement adalah asas yang paling penting di dalam disiplin ilmu hukum pengungsi internasional. Asas ini tekah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional sehingga negara-negara wajib untuk terikat pada asas ini. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia terdesak untuk melaksanakan asas ini demi kaitannya dengan kedatangan pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Indonesia tidak dapat melepas kewajiban untuk tidak mengembalikan kedatangann pengungsi dan pencari suaka, meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa Mengenai Status Pengungsi 1951. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif. penelitian normatif dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik tesis ini, serta didukung dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan anrasumber di Kantor Imigrasi Yogyakarta IA. Dalam hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak cara dalam mengimplementasi asas non refoulement di Indonesia. Implementasi terhadap asas non refoulement dibuktikan dengan penerbitan beberapa kebijakan mengenai keimigrasian, pembangunan pusat pemprosesan pengungsi, serta beberapa bentuk kerja sama internasional dengan UNHCR dan IOM. Terlebih lagi, Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 mengakui adanya hak tiap individu untuk mendapat perlindungan (asylum) dari negara lain.

This legal thesis focus on the implementation of non refoulement principle in Indonesia, as the non state party of 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees. The non refoulement principle is the utmost important principle in the area of international refugee law. This principle, however, has been admitted to be international customary law so that any country needs to be bound to it. As part of international community, Indonesia urges to manifest this principle in response to the coming of refugees and asylum seekers in the territory. Indonesia cannot waive the obligation to not return back the coming of refugees and asylum seekers although Indonesia has not ratified the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees. The legal thesis was conducted by using the normative legal research as the method. The normative research was conducted by analyzing the relevant laws and legislations, supported by the data obtained through interview with the informant in the Immigration Office Yogyakarta IA. As the result, the writer concluded that there are some ways of implementation of non refoulement principle conducted by Indonesia. The implementation of non refoulement are proven by the issuance of the policies concerning the immigration matters, the establishment of refugee processing centre, as well as several forms of international cooperation conducted with UNHCR and IOM. Moreover, Article 28G of 1945 Indonesian Constitution admits the personal right to obtain asylum from any country. Non refoulement principle, 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, refugees and asylum seekers, Indonesian Immigration Act.

Kata Kunci : Non refoulement principle, 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, refugees and asylum seekers, Indonesian Immigration Act.