KONSTRUKSI IDENTITAS WARGA EKS PROVINSI TIMOR TIMUR DI WILAYAH NTT

AGUSTINUS I. FAHIK, Dr. Budiawan

2015 | Tesis | S2 Kajian Budaya dan Media

Salah satu imbas dari pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur pada tahun 1999 ialah terjadinya perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari wilayah itu ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Timor Barat.Awalnya mereka diterima dengan baik, tetapi setelah situasi kembali pulih keberadaan mereka mulai menjadi persoalan, terutama mereka yang tidak mau kembali ke tanah airnya dan memilih bertahan menjadi warga negara Indonesia.Untuk menyelesaikan persoalan itu, pemerintah berupaya mengubah sebutan bagi kelompok warga bekas Provinsi Timor Timur itu, dari pengungsi, eks pengungsi, kemudian warga baru. Perubahan sebutan ini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah menanamkan identitas baru bagi kelompok warga tersebut. Pada sisi lain, perubahan sebutan ini telah memunculkan wacana warga asli dan pendatang di kalangan masyarakat Timor Barat. Kelompok warga baru dianggap sebagai pendatang yang bergabung dengan kelompok warga lokal sebagai warga asli. Apa yang dilakukan pemerintah direproduksi lebih lanjut oleh warga lokal dengan menciptakan sebutan sendiri bagi warga baru dalam bahasa setempat. Dalam kenyataan, sebagaimana digambarkan dalam tesis ini, wacana warga lokal dan pendatang melahirkan praktik kuasa yang melibatkan kedua kelompok masyarakat ini. Basis dari praktik kuasa ini ialah klaim kepemilikan atas tanah, serta upaya warga lokal untuk mempertahankan dominasi ekonomi, sosial dan politik atas warga baru. Namun, ambivalensi terjadi ketika kedua kelompok masyarakat ini berhadapan dengan wacana kemiskinan, dimana mereka sama-sama mengidentifikasi diri sebagai kelompok miskin yang berhak atas bantuan yang ditawarkan pemerintah. Pemerintah daerah cenderung menjadikan warga baru sebagai komoditi untuk memperoleh alokasi dana bantuan pemerintah pusat, serentak meminggirkan warga baru dari proses pembangunan. Karena itu warga baru berupaya meningkatkan posisi tawar mereka ketika berhadapan dengan warga lokal dan pemerintah dengan menggunakan istilah yang membuat mereka merasa setara dengan warga lokal, dan melakukan upaya politik agar dapat merebut posisi dalam sturuktur politik pemerintah.

One of the impacts of the implementation of referendum in East Timor in 1999 was the migration of large amounts of East Timor people to the territory of East Nusa Tenggara province, particularly West Timor. Initially, they were well received, but after the situation were recovered their existence start to become problematic, especially those who do not want to go back to his homeland and opted to stay to become Indonesian citizens. To resolve the issue, the government is trying to change the designation for groups of citizens of the former province of East Timor, of refugees, into the former refugees then new residents. This designation changes can be seen as the government's efforts to instill a new identity for the citizens group. On the other hand, this has led to the designation change discourse natives and newcomers among the people of West Timor. The new citizen groups are considered as foreigners who join a group of local residents as a native. What does the government further reproduced by local residents to create their own designation for the new residents in the local language. In fact, as described in this thesis, the discourse of locals and new residents raises the practice of power involving both groups of people. The base of this practice of power is the claim of ownership over the land, as well as the efforts of local residents to maintain the dominance of economic, social and political over the new residents. However, ambivalence occurs when both these groups of people dealing with the poverty discourse, where both of them identify themselves as the poor, so that they are entitled to the assistance offered by the government. Local governments tend to make new residents as a commodity to obtain the allocation of central government grant, then marginalizing the new residents from development process. Therefore the new residents trying to improve their bargaining position when dealing with local residents and government. They use terms that make them feel on a par with the local residents, and undertake political efforts in order to seize positions in the political structure of the government.

Kata Kunci : identitas, warga baru, warga lokal, praktik kuasa, negosiasi, ambivalensi/ identity, new residents, local residents, the practice of power, negotiation, ambivalence.