EVALUASI EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN ASET TETAP (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA SORONG-PROVINSI PAPUA BARAT)

SELPINA IEK, Mahfud Sholihin, M.Acc., Ph.D

2015 | Tesis | S2 Akuntansi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem pengendalian intern pengelolaan aset daerah yang diterapkan pada Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong, yang meliputi 5 (lima) komponen menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan. Teknik/konsep pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan analisis dapat diperoleh dengan cara studi lapangan melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif. Proses analisis data menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan bagaiman penerapan SPI terhadap pengelolaan aset tetap pemerintah Kota Sorong dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hasil penenlitian berdasarkan perhitungan kuesioner yang disebarkan kepada responden dapat menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat mencapai skor 78,95% masuk pada kategori "sangat efektif", sedangkan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menunjukkan skor 63,45% masuk pada kategori "cukup efektif", dari skor yang ada dapat peneliti sesuaikan dengan hasil observasi dan wawancara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 namun masih terdapat beberapa kelemahan dari 5 (lima) komponen bahkan sub unsur seperti tidak adanya peraturan yang komprehensif secara tertulis terkait dengan etika bahkan kedisiplinan kerja, kurang efektifnya prosedur perencanaan dan pelaporannya, kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengelolaan aset, serta belum adanya penghapusan aset di pemerintah Kota Sorong secara keseluruhan dan belum adanya kebijakan dari kepala daerah untuk menyiapkan anggaran khusus dalam rangka penyelenggarakan studi berkelanjutan kepada pegawai yang ada di Kota Sorong. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar Inspektorat dan BPKAD dapat mempertimbangkan usulan-usulan perbaikan yang diusulkan oleh peneliti untuk memperbaiki kelemahan SPI di pemerintah Kota Sorong.

This study aims to figure out and study the internal control system of local asset management applied on Sorong city inspectorate and agency for financial and local asset management (BPKAD), covering 5 (five) components based on state regulation No. 60 Year 2008 regarding governments internal management system, as following: managements environment, Risk evaluation, management activity, information, communication and monitoring. Purposive sampling technique is to be used as researchs sampling concept/technique. Being part of qualitative research, all data to analyze are collected from observation field research, interview, and questionnaire. To analyze those data, descriptivequalitative approach is to explain how SPI implementation toward local government Sorong City fixed asset management will be applied referring to state regulation No 60 Year 2008. The result, based on counted questionnaire spread to respondents, shows that governments internal control system on the inspectorate reaches score of 78,95% categorized as extremely effective and on the financial management and local asset agency reaches score of 63,45% categorized as fairly effective . From the existing score, we can make an adjustment along with the observation and interview results according to state regulation no. 60 year 2008. However, there are still some weaknesses from the 5 components and even from the sub components such as the lack of comprehensive written regulation regarding work ethic and discipline; its ineffective procedures for planning and reporting; the lack of both human resource quality and quantity in the proper asset management, and local governments unavailable policy to prepare a specific budget to arrange a continuing research for Sorong City employees. By the result of this research, we can support the Inspectorate and BPKAD to consider proposed improvement advices from us to fix weakness on Sorong City local government.

Kata Kunci : Government's internal control system (state regulation No. 60 Year 2008), fixed asset.