DEVIASI SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2010 di Sleman dan Maros)

AHMAD SHOLIKIN, Abdul Gaffar Karim, M.A

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sikap netralitas Organisasi Sosial Keagamaan seperti Muhammadiyah menentukan sikap politiknya dalam proses politik elektoral. Dalam tulisan ini penulis mengambil dua point utama yang dibahas, pertama tentang Bagaimana bentuk netralitas politik elektoral Muhammadiyah. Kedua adalah mengapa terjadi deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan politiknya. Ditengah konteks perkembangan konsolidasi demokrasi Indonesia yang sedang mencari bentuknya, mendapatkan respons yang berlaian dari para elite Muhammadiyah dalam menentukan sikap politik organisasinya. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik islam, yang membagi pemikiran Islam tentang politik kedalam beberapa varian, beserta bagaimana mereka melakukan aksi politiknya. Untuk melihat bagaimana pergulatan internal Muhammadiyah dalam menentukan sikap politiknya peneliti menggunakan teori Faksionalisasi dalam Partai Politik, karena Muhammadiyah merupakan organisasi yang tidak bisa lepas dari pengaruh politik kelembagaan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan politik Muhammadiyah mendasarkan semua keputusannya pada khittah politik Muhammadiyah yang menjadi acuan baku organisasi. Tetapi dengan konsep kepemimpinan yang kolektif dan kolegial terdiri dari 13 Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka masing-masing tokoh elite tersebut memiliki pemikiran politik yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini dibagi dalam kelompok Moderat, kelompok inklusif dan eksklusif, pembagian ini selanjutnya akan menentukan bagaimana para elite tersebut menentukan pilihan politiknya dalam Pilihan Presiden 2014 yang semua penduduk Indonesia terbelah menjadi dua kubu. Faksionalisasi dalam elite internal Pimpinan Pusat Muhammadiyah berakibat pada terjadinya deviasi netralitas politik elektoral Muhammadiyah pada level lokal. Penelitian ini mengambil Kabupaten Sleman dan Maros sebagai kabupaten yang didukung secara kelembagaan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah di masing-masing daerah ini. Ketika para elite di daerah mengambil keputusan untuk mendukung salah satu kadernya dalam proses Pilkada, mereka mendapatkan legitimasi sikap tersebut dari elite Pimpinan Pusat yang masih menunjukkan sikap politik individunya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga netralitas politik elektoral Muhammadiyah selama ini dimaknai sebagai sebuah sikap ambigu yang sering dimanfaatkan oleh elite Muhammadiyah sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah. Jarak politik dan gesekan politik yang lebih terasa didaerah membuat elite di daerah lebih berani dalam mengambil aksi dukung-mendukung salah satu kader Muhammadiyah dalam politik elektoral.

This article aims to look at how the attitude of neutrality Religious Social Organizations such as Muhammadiyah determine political attitudes in the process of electoral politics. In this paper the authors take two main points discussed, first of How to shape the political neutrality of electoral Muhammadiyah. The second is why the deviation between the political neutrality of electoral Muhammadiyah Muhammadiyah and Muhammadiyah Regional Leadership in determining its policy. Amid the context of the development democratic consolidation in Indonesia look for shaped, getting the response from the elite different Muhammadiyah in determining political attitudes organization. The main theory used in this research is the theory of political Islam, which split the Muslim thought about politics into several variants, as well as how they conduct political action. To see how the internal struggle of Muhammadiyah in determining political attitudes of researchers using the theory of factionalization in the Political Parties, because Muhammadiyah is an organization that can not be separated from political influence state institutions. The results showed that in formulating a policy of Muhammadiyah basing all decisions on political khittah Muhammadiyah organization is the reference standard. But the concept of collective leadership and collegial comprises 13 Muhammadiyah then each of the elite leaders have political thinking different. In this study were divided into groups of moderate, inclusive and exclusive groups, this division will then determine how these elites determine political choices in Presidential elections 2014 all Indonesian population was split into two camps. Factionalization in the internal elite Muhammadiyah result in deviation neutrality Muhammadiyah electoral politics at the local level. This study takes Sleman and Maros as a district that is supported institutionally by Muhammadiyah Regional Leadership in each of these areas. When the elite in the area took the decision to support one of its cadres in the election process, they gain legitimacy the attitude of the central leadership elite which still shows the attitude of the individual politics in the process of selecting the president and vice president. So that the political neutrality of electoral Muhammadiyah has been interpreted as an ambiguous attitude which is frequently used by elite Muhammadiyah in accordance with the interests of each region. Distance politics and political friction areas are more pronounced in the area make the elite bolder in taking action supported-supporting one Muhammadiyah cadres in electoral politics.

Kata Kunci : Politik Elektoral Muhammadiyah, Faksionalisasi Elite, Politik lokal, Organisasi Sosial Keagamaan