URGENSI KEPENTINGAN UMUM, MODEL KOMPENSASI DAN STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS ISI TERHADAP UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM)

TAHETA JAYA MALEH, Dr. Phil. HERMIN INDAH WAHYUNI

2015 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum dewasa ini dihadapkan pada keadaan semakin berkurang ketersediaan tanah dan kondisi pergeseran nilai tanah yang semakin prestisius. Disaat pemerintah memerlukan tanah untuk menjamin kegiatan pembangunan, masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah juga memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benturan antar kepentingan pemerintah dan masyarakat itu memicu konflik dan pelanggaran HAM. Masalah yang timbul dikarenakan belum jelasnya tujuan kepentingan pembangunan, model kompensasi yang belum adil dan mekanisme penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah oleh pemerintah. Keadaan demikian tentu saja akan menghambat kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Kondisi demikian memicu suatu pemikiran untuk menata kembali pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia dan hasilnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi paradigma dan konsep akademik dalam perspektif administrasi publik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 melalui identifikasi unit analisis aktor, urgensi kepentingan umum, model kompensasi dan strategi penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti melakukan analisis terhadap undang-undang tersebut dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis terhadap pasal-pasal temuan menunjukan bahwa secara garis besar pemerintah masih terikat paradigma kapitalis. Betapapun UU ini berupaya melindungi hak-hak rakyat dengan pendekatan penghormatan hak rakyat, pendekatan ekonomi (perbaikan model kompensasi) dan pendekatan hukum (metode litigasi). Akan tetapi hal tersebut tidak bisa memungkuri pilihan objek kepentingan umum masih memberikan ruang untuk pihak swasta berinvestasi. Oleh karena itu, Pemerintah belum bisa mengaktualisasikan fungsi sosial atas tanah dan hanya bersifat prosedural,. Jaminan dari pemerintah pada investor di bidang infrastruktur dalam hal pengadaan tanahlah yang sangat bertentangan dengan fungsi sosial atas tanah Kemudian, kelemahan model kompensasi yang ditawarkan dalam pengadaan tanah hanya fokus pada aspek fisik yang bersifat ekonomis dan tidak memperhatikan aspek ganti rugi non fisik yang bersifat sosiologis dan filosofis sehingga belum memberikan keadilan bagi masyarakat. Panitia pengadaan tanah juga lebih mendominasi sedangkan ruang gerak pemilik hak atas tanah dipersempit dalam penetapan harga. Pemerintah perlu memberikan definisi secara konkret mengenai tujuan kepentingan umum sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Serta, mewujudkan kembali gagasan fungsi sosial atas tanah sehingga tujuan pembangunan tidak lagi berorientasi bisnis setrta mencegah munculnya spekulan dalam pengadaan tanah. Kemudian strategi penyelesaian konflik sebaiknya tidak hanya sebatas melalui pendekatan hukum saja tetapi juga melalui pendekatan kekeluargaan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat.

Implementation of development for public interest today faced with the situation of diminishing availability of land soil and the condition of the land value shifts increasingly prestigious. While the government requires the land to ensure development activities, society as the owner of land rights also need land soil to make ends meet. Conflicts of interest between the government and the public that lead to conflict and human rights violations. Problems that arise due to the unclear objectives of development interests, which have not been fair compensation models and mechanisms for resolving conflicts in land procurement by the government. These circumstances will certainly hamper development activities aimed at the common welfare. These conditions trigger a consideration to reorganize the land acquisition for public purposes in Indonesia and the result is the Act No. 2 of 2012 on Land Acquisition Procurement for Development for Public Interest. Therefore, this research aims to identify paradigms and academic concepts in the perspective of public administration in the Act No. 2 of 2012 through the identification of actors analysis unit, the urgency of public interest, compensation models and strategies of conflict resolution in land soil procurement. To achieve the purpose of the study, the researcher conducted an analysis of the law by using content analysis method. The research results obtained from the analysis of thearticles of the finds showed that in broad outline the government is still bound to the capitalist paradigm. However this Act trying to protect the rights of the people by respecting the people's right approach, the economic approach (improvement of compensation models) and legal approaches (litigation methods). But it could not be deny the object of public interest option still provide space for the private sector to invest. There of, the Government has not been able to actualize the social function of land and merely procedural things. Government guarantees to investors in infrastructure in terms of land acquisition very opposed to the social function of land soil. Then, the weakness of the compensation models are offered in land acquisition only focus on the physical aspects which is economical and do not pay attention to the non-physical aspects of compensation that is sociological and philosophical thus not provide justice for the society. Land soil procurement committee also dominate the process while the space for land owners narrowed down by pricing policy. Governments need to provide a concrete definition of the purpose of public interest so there is no mis interpretation. As well as, realizing the idea of a social function back over the land soil so the goal of development is no longer business-oriented and prevent the emergence of speculators in land soil procurement. Then the conflict resolution strategies should not only be limited by law approach, but also through a family approach by considering the various interests of society.

Kata Kunci : Pngadaan Tanah< Kepentingan Umum, Kompensasi, Resolusi Konflik