PERGESERAN POSITIONING MODEL KEPARTAIAN PARTAI-PARTAI ISLAM: Studi Tentang PPP dan PKS dalam Pemilu-pemilu Pasca Orde Baru

YEBY MAASAN MAYRUDIN, Dr. AAGN Ari Dwipayana, S.IP., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian tesis ini menggunakan metode studi kasus eksplanatoris dengan memakai pendekatan kualitatif. Tulisan ini menyoroti dinamika positioning model kepartaian (party model) partai-partai Islam, yaitu PPP dan PKS dalam pemilu-pemilu pasca Orde Baru. Dengan menggunakan kerangka Andre Krouwel terkait model kepartaian, tulisan ini berpendapat bahwa PPP dan PKS mengalami pergeseran positioning model kepartaiannya dari partai massa di pileg 1999 berubah atau bertransformasi menjadi partai catch-all pasca pileg 1999. Hal demikian didapati setelah menelisik empat hal dasar dari kerangka party model Krouwel, yaitu: (1) siapa basis pendukung utama; (2) bagaimana pola rekrutmen elit (terkhusus caleg); (3) apa landasan perjuangan politik elektoralnya; dan (4) kemana arah kompetisi partai (sentripetal atau sentrifugal). Ada hal yang cukup menarik ketika penulis menelisik laku politik PPP dan PKS pasca pileg 1999. Berdasarkan pada data-data lapangan, penulis menemukan ambiguitas di tubuh partai-partai tersebut terkait landasan perjuangan politiknya di ranah elektoral. Di satu sisi, mereka bercorak moderat dengan menampilkan diri sebagai partai tengah, terbuka dan terlihat kampanyenya memperjuangkan isu-isu universal yang cenderung normatif. Namun, di sisi lainnya, partai-partai tersebut tetap mempertahankan konservatisme keagamaannya terkait "proyek" formalisasi Islam dalam negara, masyarakat dan sistem secara keseluruhan, walaupun hal ini dilakukan hanya untuk kalangan internalnya. Terlihat bahwa partai-partai ini cukup cerdik memainkan strategi "dua kaki." Jadi, di tubuh partai ini terdapat karakter sebagai partai massa dan juga partai catch-all. Akan tetapi, setelah melakukan eksplorasi lebih dalam ternyata strategi "dua kaki" yang dimainkannya itu tersirat logika elektoralis yang hendak merangkul atau menangkap semua elemen atau entitas yang ada untuk kemudian dijadikan sumber penopang suara bagi partai ini. Alhasil, logika dari partai catch-all -yaitu merangkul pemilih yang lebih luas di luar basis ideologi dan/atau massa pendukung awalnya- sangat kentara dalam laku politik kedua partai Islam tersebut. Selanjutnya, tulisan ini juga menelisik motif atau faktor kedua partai Islam itu melakukan pergeseran positioning-nya. Bersandar pada kerangka pilihan rasional Anthony Downs yang menawarkan penjelasan terukur dengan menyodorkan beberapa asumsi yang mendasari laku politik suatu partai. Asumsi dasar itu adalah terkait vote-maximizing dan self-interest. Dua hal itu yang menjadi alat atau bahan elaborasi dalam melihat motif yang melandasi pergeseran positioning PPP dan PKS. Kedua hal itu terlihat sangat dominan bagi partai-partai dan/atau elitnya. Untuk asumsi (motif) pertama yaitu vote-maximizing dilihat dengan tiga hal: (1) melihat arah kebijakan partai yang cenderung bergerak ke tengah, dengan mendekati dan memperebutkan massa mainstream yang notabene sangat banyak berada di posisi tengah; (2) pereduksian muatan ideologi dilihat melalui indikator dikuranginya wacana ideologis landasan utama partai untuk lebih menjamin akomodasi terhadap kelompok-kelompok yang lebih luas serta memasang kebijakan yang universal dan lebih fleksibel, kemudian pola pengusungan non-Muslim sebagai caleg di dalam partai-partai Islam ini, dan juga laku vote-buying (jual-beli suara atau penyuapan) yang tidak selaras dengan nilai ke-Islam-an; (3) pengutamaan tokoh eksternal di luar massa (kader) pendukung utama didasari oleh kepemilikan modal yang lebih memadai, baik berupa modal finansial maupun popularitas. Adapun motif yang kedua, yaitu self-interest elit partai, yaitu mendasarkan pada kepentingan individual dari elit partai yang dilihat dari sudut (1) kepentingannya dalam mempertahankan eksistensi politik di parlemen dan agar tetap dapat mengikuti pemilu periode selanjutnya; dan (2) kepentingannya untuk memperoleh keuntungan (gain reward) bagi diri dan/atau partainya. Terakhir penulis coba melakukan refleksi teoritis terhadap kerangka pilihan rasional Downs berdasarkan pada fenomena faktual dan aktual di lapangan. Penulis melihat ada kecenderungan bahwa kerangka Downs mengabaikan fenomena partai-partai ideologis yang memiliki komitmen kuat terhadap ideologi politik partainya. Downs selalu menyatakan pendapatnya bahwa partai-partai politik selalu bergerak ke titik basis massa mainstream. Namun, Downs luput akan dinamika kecerdikan suatu partai yang memainkan politik dua kaki. Tidak melulu suatu partai itu bergerak ke Tengah (atau ke basis massa mainstream), tetapi juga mereka tetap menjaga atau berusaha dekat dengan basis massa tradisionalnya. Berdasarkan pada data-data yang penulis temukan di lapangan, penulis coba menyimpulkan bahwa memang partai-partai bergerak ke tengah, namun, terkadang juga mereka memposisikan diri sangat dekat dengan basis massa tradisionalnya. Contohnya adalah partai-partai politik Islam di Indonesia seperti PPP dan PKS memiliki landasan ke-Islam-an dan basis massa atau komunitas Muslim yang cukup memiliki militansi terhadap partai-partai Islam tersebut. Dengan memiliki pemahaman keagamaan yang cenderung 'militan' mereka menjadi pendukung fanatik partai-partai itu. sebagai contoh GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) yang menjadi basis massa militan dari PPP dan Jamaah Tarbiyah yang menjadi basis massa militan dari PKS.

This research uses explanatory case study method with a qualitative approach. It highlights the positioning dynamics on party model of Islamic parties, PPP and PKS in the post-New Order elections. By using Andre Krouwel's framework on party models, the paper argues that PPP and PKS shifted their party model positioning from "mass party" in 1999 legislative election, then changed or transformed in, to "catch-all party" post-1999 legislative elections. The thesis was found by exploring four basic things of Krouwel's party model framework, which are: (1) what/who is the main support base; (2) how is the pattern of elite recruitment created (especially those of legislative candidates); (3) what is the foundation of their electoral political struggle; and (4) where does the party competition goes (centripetal or centrifugal). I found quite interesting thing when exploring the political behavior of PPP and PKS post-1999 legislative election. Based on field data, I found ambiguity inside the parties related to the foundation of their political struggle in the realm of electoral politics. On the one hand, they are moderate-patterned, presenting themselves as the center party, open, and their campaign is seen to fight for universal issues that tend to be normative. However, on the other hand, the parties retain their religious conservatism related to "project" of Islam formalization in the state, society and the whole system, although it is done for internal circles only. It appears that the parties were quite smart playing "two legs" strategy. Inside the parties lie two characters, mass parties and also catch-all parties. However, after exploring deeper, it revealed that the "two legs" strategy they were playing implies the logic of electoral, that they want to embrace or capture all elements or entities to be used as a source of support for the party's vote. As a result, the logic of catch-all parties, which is to embrace wider constituent beyond the ideological basis and/or their early supporters, is very obvious in the political behavior of the two Islamic parties. Furthermore, this paper also probes the motive, or the factor, why the two Islamic parties shifted their positioning. Based on Anthony Downs' rational choice framework which offers an explanation measured by providing some assumptions that underlie political behavior of a party, the basic assumption is related to vote-maximizing and self-interest. The two things become a tool or material of elaboration in viewing the motives that underlie the shift positioning of PPP and PKS. They look so dominant for the parties and/or the elite. The first assumption (motive), vote-maximizing, is viewed by three things: (1) look at the party's policy direction that tends to move to the central, by approaching and seizing mainstream mass that is very much gathered in the center position; (2) reduction of the load of ideology is seen through an indicator, which is the decrease of the party's ideological discourse to ensure the accommodation for wider groups, and installing universal policies and more flexible, then the pattern of proposing non-Muslims as legislative candidates from the Islamic parties, as well as vote-buying behavior (buying and selling votes or bribery) that is incompatible with Islamic values; (3) prioritization of external figure, outside the main supporter mass (cadre), is constituted by a more adequate capital, either in the form of financial capital as well as popularity. The second motive, the self-interest of the elite, which is based on the individual interests of the elite of the party is seen from the angle; (1) his/her interest in maintaining the political existence in the parliament and in order to participate in the next election; and (2) his/her interest to gain reward for his/herself and/or his/her party. Last, the author tries to perform a theoretical reflection on Downs' rational choice framework based on factual and actual phenomena in the field. The author sees that there is a tendency that Downs' framework ignores the phenomena of ideological parties that have a strong commitment to the political ideology of the party. Downs expresses his opinion that political parties always move to the base point of mainstream mass. However, Downs misses the dynamics of the brilliance of a party which plays two legs policy. Not merely a party moved to Central (or to the mainstream mass base), but it also maintains or attempts to get close to its traditional mass base. Based on the data that found in the field, the author tries to conclude that indeed the parties move to the center, but, sometimes they put themselves very close to the traditional mass base. For instance, the Islamic parties in Indonesia such as PPP and PKS have an Islamic foundation and a mass base or Muslim community with high militancy to the Islamic parties. By having religious understanding tends to be "militant" they become ardent supporters of those parties. For instance, GPK (Ka'bah Youth Movement) which became a militant mass base of PPP, and Jamaat Tarbiyah, the militant mass base of PKS.

Kata Kunci : Pergeseran Positioning, Model Kepartaian, Partai Catch-all, Partai Massa, Partai Islam, PPP, PKS, Pilihan Rasional