FIKIH MAZHAB IRAN DAN ACEH (ANALISIS KONSEP PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA IRAN DAN ACEH)

DANIAL, Prof. Dr. Syamsulhadi, SU., MA;Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA;Prof. Dr. A. Ghofur Anshori, SH., MH

2015 | Disertasi | S3 ILMU AGAMA DAN LINTAS BUDAYA

Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menjelaskan asas keberlakuan hukum pidana dan konsep pemidanaan yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Islam Iran (KUHP RII) dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat (QAHJ). Selanjutnya, menjelaskan dan mengkomparasikan asas keberlakuan hukum pidana dan konsep pemidanaan yang terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan pidana serta menemukan konsep Islam tentang pemidanaan yang mampu mewujudkan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Terakhir, menemukan dan menjelaskan konstribusi apa yang dapat diberikan kedua konsep pemidanaan di atas dalam upaya pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, terutama kaitannya dengan RUU KUHP Indonesia. Penelitian ini merupakan studi normatif-yuridis tentang asas keberlakuan hukum pidana dan konsep pemidanaan dalam KUHP RII dan QAHJ. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Bahan hukum primer terdiri dari konstitusi kedua negara dan KUHP RII serta QAHJ. Bahan hukum sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum, laporan ilmiah para ahli pidana, dan sumber bahan hukum sekunder lainnya. Bahan non-hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih jinayat, kitab usul fikih, dan lain-lain yang materinya berkaitan dengan masalah penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, lalu diseleksi, diklasifikasi, dan disistematisasi. Selanjutnya, semua hasil pengolahan bahan hukum ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa deskriptif, dialektis, dan komparatif. Penelitian ini menemukan; pertama, Asas keberlakuan hukum yang dianut oleh KUHP RII adalah asas teritorialitas, sedangkan QAHJ menganut asas penundukan diri dan asas teritorialitas terbatas. KUHP RII menformulasikan delik menjadi hudud, qisas-diyat, dan ta'zir yang diderivasi menjadi 241 jenis delik, 20 bentuk pidana dan tindakan, sementara QAHJ memformulasi delik menjadi hudud dan ta'zir yang diderivasi menjadi 56 jenis delik dan 12 bentuk pidana dan tindakan. Ditemukan ada 8 bentuk pidana yang belum dikenal dalam KUHP dan RUU KUHP nasional, yaitu rajam, qisas, penyaliban, pemenggalan, amputasi, pembuangan, mencukur rambut, dan cambuk. Kedua, asas keberlakuan hukum pidana yang dianut kedua peraturan pidana di atas dalam konteks pluralisme berpotensi melanggar HAM, karena itu transformasi hukum Islam menjadi hukum positif harus melalui proses obyektivikasi dan universalisasi. Caranya dengan menerjemahkan bahasa agama kedalam bahasa universal yang diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, ditemukan ada beberapa persamaan dan perbedaan antara KUHP RII dan QAHJ. Persamaannya adalah sama-sama bersumber pada ajaran Islam, menformulasikan delik berdasarkan hak siapa yang dilanggar dan berat ringannya delik yang dilakukan, masih mempertahankan pidana badan, dan keduanya diberlakukan dalam masyarakat plural. Sedangkan perbedaannya meliputi asas keberlakuan hukum yang dianut, model fikih yang dipilih, formulasi delik, KUHP RII didominasi oleh sanksi pidana dan bentuk pidana badan, sementara QAHJ didominasi oleh sanksi tindakan, rumusan kesetaraan antar bentuk pidana, pidana denda, dan menjadikan pertaubatan sebagai salah satu alasan pemaaf. Ketiga, dari konsep pemidanaan yang terkandung dalam KUHP RII dan QAHJ dapat digali nilai-nilai filosofis dan prinsip pemidanaan untuk dikonstribusikan bagi upaya pembaruan hukum pidana nasional. Konstribusi tersebut berupa konstribusi dasar filosofis, nilai-nilai filosofis dan prinsip pemidanaan, Asas pidana, formulasi delik serta konsep pemidanaan.

The purposes of the research are to observe and explain the validity principle of penal code and punishment concept as stated in Islamic Republic of Iran's (IRI's) Penal Code and Islamic Penal Code in Aceh (locally abbreviated as QAHJ). Subsequently, it also tries to compare the validity principle of penal code and punishment concept of those regulations of crime and to observe the Islamic concept on the punishment that is able to actualize the objective of the punishment in Islamic Penal Code. Finally, it tries to observe and explain what constributions that can be given by those punishment concepts in order to make the revision of the Indonesian Penal Code, particularly in relation to the draft of law of Penal Code in Indonesia. This research is the juridical-normative study on the validity principle of penal code and punishment concept in IRI's Penal Code and QAHJ. This research uses two approaches; statute approach and conceptual approach. The primary legal materials are comprised constitution of two countries, IRI's Penal Code and QAHJ. Meanwhile, the observed secondary legal materials consist of law and regulation of Penal Code relevant with the issue, legal journals, scientific researches of the experts in Penal Code and other secondary legal materials. The non-legal materials used in this research includes Al-Qur'an, Hadiths, Tafsir, Islamic Penal Law, Usul al-Fikih, and other materials relevant with the research problems. The method in collected the data is conducted through a library research. All the collected legal materials are selected, classified and systemized. Furtheremore, all the results of the processed data are analyzed using descriptive, dialectic, and comparative analysis methods. From this research, it has been found: Firstly, The principles of legal validity taken by IRI's Penal Code is the territoriality principle while QAHJ is based on the law abiding principles and limited territorial concerns. IRI's Penal Code has formulated the delict to be hudud, qisas-diyat, and ta'zir, which are derived into 242 types of delicts and 20 types of punishment and treatment. QAHJ classifies delicts into hudud and ta'zir only, from which 56 types of delicts and 12 types of punishment and treatment are derived. Among the criminal cases identified in both of these judicial systems are cases that have not been recognized by the Indonesian KUHP and RUU KUHP including rajam, qisas, crucifixion, beheading, amputation, exile, head shaving and lashing or whipping. Secondly, the validity principles of penal code embraced by those two penal laws above in the context of pluralism are potential to violate human rights. Therefore, the study concludes that the process of transforming Islamic laws and values into positive laws must be through the objectification and universalization. One way to do so is to apply Islamic judicial concepts in the most universal context as possible as to allow the concerned parties to embrace them wholeheartedly. In addition, the study also finds that there are some notable similarities and differences between IRI's Penal Code and QAHJ. The similarities are that both systems are based on Islamic teachings, delict formulation, still using the corporal punishment, and that both systems still apply such laws indiscriminately to all elements of the society. The differences include; legal validity principle, fiqh model adopted, delict formulation, while IRI's Penal Code was dominated by types of punishment including physical punishment, QAHJ was dominated by types of treatment, the principle of equality among the forms of punishment, and the consideration of financial fines or compensation, and unlike QAHJ, KUHP RII includes taubah as one way to achieve impunity. Thirdly, the contribution given by this research in order to make any revision of penal code includes; basic philosophical constribution, the philosophical values and punishment principles, penal principle, delict formulation and punishment concept.

Kata Kunci : Asas Keberlakuan, Formulasi Delik, Konsep Pemidanaan