KONTESTASI KEKUASAAN PASCA PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

KARY MARJUNI MARUNDUH, Prof. Dr. Tadjuddin Effendi Nur

2015 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Fenomena kebangkitan politik etnisitas dalam arena politik lokal telah menjadi studi yang menarik sejak reformasi bergulir. Menjadi menarik karena realitas politik era reformasi politik justru memutarbalikan harapan semula. Bahkan, realitas politik etnisitas justru menciptakan disintegrasi sebagai ancaman serius bagi Indonesia dalam konteks nation-state. Rupanya realitas masyarakat yang majemuk sebagai situasi dan kondisi obyektif yang menyebabkan pemaknaan berbeda terhadap kebangsaan. Terjadinya jarak antara harapan dengan realitas merupakan tantangan tersendiri bagi reformasi politik Indonesia, khususnya politik lokal. Fokus utama dalam studi ini dijabarkan melalui studi kualitatif dengan menggunakan metodologi fenomenologi yang menekankan pada realitas dan pengalaman, dengan menggunakan pendekatan elit politik lokal. Proses pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi ini menggunakan triple perpective (primordialis, instrumentalis, dan konstruktivis) dengan proposisi yang mengatakan bahwa etnisitas akan selalu digunakan dalam arena politik lokal. Kebijakan negara tentang pemekaran daerah juga tidak lepas dari sentimen etnisitas, khususnya kontestasi kekuasaan. Berdasarkan temuan-temuan dalam studi ini menjelaskan bahwa: pertama, jika kontestasi kekuasaan tidak terlepas dari sentimen etnisitas. Politisasi terhadap etnisitas terjadi di seluruh arena politik lokal serta setiap aktor politik yang terlibat. Artinya, dapat dikatakan bahwa keberadaan politik etnisitas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam demokratisasi politik lokal; kedua, sentimen etnisitas diwujudkan dalam proses deklarasi, rapat akbar, maupun kontrak politik. Proses tersebut merupakan pertalian antara kepentingan elit politik lokal dengan masyarakat; ketiga, kontestasi kekuasaan berhubungan erat dengan etno-geografis. Pembagian daerah berdasarkan etnisitas menjadi rujukan yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses kontestasi kekuasaan; keempat, perbedaan etnisitas bukanlah tiket masuk buat konflik. Artinya, perbedaan etnisitas hanya berada pada tatanan yang memisahkan masyarakat berdasarkan etnisitas. Realitas politik lokal menunjukkan bahwa terjadinya konflik adalah akibat dari ketimpangan relasi etnisitas terhadap peran-peran politik; kelima, elit politik lokal dalam kontestasi kekuasaan sangat mengandalkan perpaduan antara kekuatan simbolik dan kekuatan ekonomi yang mumpuni. Elit politik lokal yang tidak memiliki kekuatan simbolik dan kekuatan ekonomi yang mumpuni atau yang tidak mampu memadukan kekuatan keduanya, akan tergerus dalam kontestasi kekuasaan. Studi ini merekomendasikan langkah politik untuk menciptakan arena politik yang terbuka dalam proses kontestasi kekuasaan. Terbukanya arena kontestasi kekuasaan meredam sentimen etnisitas yang dijadikan alat politik, baik oleh elit politik local maupun masyarakat. Keterbukaan proses kontestasi kekuasaan akan memposisikan ide, gagasan, dan isu politik yang berkualitas melalui visi dan misi menjadi rujukan utama dalam kontestasi kekuasaan.

The phenomenon of the rise of ethnic politics in the local political arena has become an interesting study since the reformation. Becomes interesting because the political reality era of political reform actually distort the original expectations. In fact, the political reality of ethnicity are creating a serious threat to the disintegration of Indonesia in the context of the nation-state. Apparently the reality of a pluralistic society as the situation and objective conditions that cause different meanings to the nationalities. The distance between expectations with reality is a challenge for political reform Indonesia, especially local politics. The main focus in this study is described through a qualitative study using phenomenological methodology that emphasizes the reality and experience, using the approach of the local political elite. The process of collecting data in this study conducted by interview, observation, and documentation. This study uses a triple perpective (primordialist, instrumentalist, and constructivist) with the proposition that says that ethnicity will always be used in the local political arena. The state policy of regional expansion is also not free from the sentiments of ethnicity, particularly the contestation of power. Based on the findings in this study explains that: first, if the contestation of power can not be separated from the sentiments of ethnicity. Politicization of ethnicity occur throughout the local political arena as well as any political actors involved. That is, it can be said that the political existence of ethnicity became an inseparable part of the democratization of local politics; second, ethnicity sentiments embodied in the Declaration, rallies, and political contract. The process is the relationship between the interests of the local political elite with the community; Third, the contestation of power is closely linked to ethno-geographic. The division of regions based on ethnicity became a reference that determine the success in the process of contestation of power; Fourth, differences in ethnicity is not the entry ticket for the conflict. That is, the difference of ethnicity will be in the order of separating people based on ethnicity. Local political reality shows that the conflict is a result of inequality relationships ethnicity against political roles; Fifth, the local political elite in power contestation relied blend of symbolic power and economic strength are qualified. Local political elites who do not have the symbolic power and economic strength are qualified or who are not able to integrate the power of both, will be eroded in the contestation of power. This study recommends a political move to create an open political arena in the process of contestation of power. The opening of the arena of contestation of power to dampen sentiment ethnicity is used as a political tool, both by local political elites and society. Openness of power contestation process will position ideas, ideas, and political issues of quality through vision and mission to be the main reference in the contestation of power.

Kata Kunci : Kontestasi kekuasaan, etnisitas.