IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP STATUS KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DAN MEKANISME PENUNTUTANNYA

WAGINO EDY RUSTANTO, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hak keperdataan anak luar kawin sesuai dengan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 serta penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dasar ilmu hukum. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka/dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : pertama, mekanisme untuk mendapatkan hak keperdataan anak dapat dilakukan melalui pengakuan anak baik dengan pengakuan sukarela maupun pengakuan paksaan. Undang-undang No 24 tahun 2013 Pasal 49 ayat (2) mengatur lebih rinci mengenai anak luar kawin yang dapat dilakukan pencatatan pengakuan anak oleh Kantor Catatan Sipil yaitu apabila orang tuanya telah melakukan perkawinan yang sah secara hukum agama dan belum sah menurut hukum negara. Pengakuan anak dapat dilanjutkan dengan pengesahan anak apabila kedua orang tuanya telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Kedua, kurang maksimalnya pelaksanaan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 disebabkan oleh aspek yuridis dan aspek teknis. Aspek yuridis berupa adanya kekosongan hukum terutama menyangkut hukum pembuktian dilihat dari tidak adanya kewajiban bagi ayah biologis untuk melakukan tes DNA terkait pembuktian. Aspek teknis berupa terlalu banyak prosedur yang harus dipenuhi sebelum tes DNA dilakukan, lama dan mahalnya biaya melakukan tes DNA serta belum adanya aturan yang lebih rinci tentang mekanisme eksekusi putusan pengakuan anak mengenai pemenuhan kewajiban hak nafkah anak oleh ayah biologis.

The purpose of this study is to determine and analyze how the mechanisms that can be done to get married civil rights beyond child in accordance with the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010 and don�¢ï¿½ï¿½t cause the maximum implementation of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010. This research is a juridical normative that discusses the doctrines and principles of the basic science of law. Data used in the study is secondary data obtained through literature/documents. The data were analyzed qualitatively, by analyzing secondary data obtained in accordance with the formulation of the problem that has been determined. Research results poured in the form of descriptive analytical report. Based on the research that has been done can be concluded as follows: first, a mechanism to get the civil rights of children can be done through the recognition of children either voluntarily or coercion. Act No. 24 of 2013 Article 49 paragraph (2) outside the mating restrict children to do the recording of the recognition of the child by the Civil Registry if the parents have done a lawful marriage of religion and not legal under state law. Recognition of the child can proceed with ratification if both parents have done a legal marriage according to religious law and state law. Second, don�¢ï¿½ï¿½t cause the maximum is influenced by aspects of juridical and technical aspects. Juridical aspects such as the existence of a legal vacuum, especially concerning rules of evidence seen from the absence of liability for the biological father to take a DNA test related to verification. The technical aspects in the form of too many procedures that must be met before a DNA test done, long time and high cost of DNA tests and the absence of more detailed rules regarding the mechanism of execution of the decision of the recognition of the right to a living fulfillment of obligations by the biological father of the child.

Kata Kunci : Implikasi hukum, Anak luar kawin, Mekanisme