PERANAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSPORTASI KOTA YOGYAKARTA DALAM IMPLENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011

URIP RITA ROSIANA, Dra. Wahyu Hidayati, M.Si

2015 | Tugas Akhir | D3 EKONOMIKA TERAPAN SV

Perda tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan No. 6 Tahun 2011 pasal 15 berisi tentang Upaya pemenuhan hak-hak Anak Jalanan yang belum didapat sepenuhnya oleh anak jalanan. Penulisan Tugas Akhir bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan mengenai Pemenuhan hak-hak Anak Jalanan, hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode pengumpulan data dengan obsevasi dan wawancara. Sumber data adalah data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transportasi Kota Yogyakarta, LKSA (Layanan Kesejahteraan Sosial Anak) dari Komunitas TAABAH (Tim Advokasi Arus Bawah) dan pihak yang berkepentingan. Sumber data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan. Metode analisis dengan deskriptif kualitatif dan pembahasan diambil dari teori implementasi kebijakan ada 4 Variabel Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi yang dikemukakan George Edward III. Berdasarkan data dan analisis bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak Anak Jalanan belum tercapai secara optimal seperti hak identitas, hak atas pengasuhan, hak pendidikan karena belum semua Anak Jalanan bisa terjangkau. Kendala yang terjadi karena proses komunikasi belum berjalan dengan baik, penyampaian informasi kurang jelas dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sumber daya manusia yang tersedia di level dinas masih sangat kurang dan keterbatasan sumber daya anggaran menyulitkan implementor dalam membuat program secara optimal sedangkan dari disposisi kemauan implementor dinilai sudah baik karena pemberian insentif dan dari struktur birokrasi yang mencakup struktur organisasi menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain sehingga hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Hambatan: Masyarakat belum sadar dengan memberikan uang di jalanan membuat Anak Jalanan jadi termanjakan, keterbatasan anggaran, SOP (Standard Operating Procedure) kebijakan masih dalam taraf pembahasan di tingkat Dinas Sosial Provinsi. Upaya yang dilakukan memasang papan himbauan, Pendampingan dan pembinaan Anak Jalanan di 14 Kecamatan, komunitas TAABAH melakukan penjangkauan langsung di jalanan.

Regulation on the Protection of Children Who Live On the Road No. 6 In 2011, Article 15 contains about efforts the fulfillment of the rights of street children who have not been obtained entirely by street children. Final project aims to determine the Implementation of the fulfillment of the rights of street children, the obstacles and the efforts made. Data were collected by observation and interview. Data sources are primary data obtained directly from the Department of Social Welfare and Labor Transport Yogyakarta, LKSA (Child Welfare Services) of the Community TAABAH (Advocacy Team Flow Down) and interested parties. Secondary data obtained from the Regional Regulation Yogyakarta Province on Protection of Children Living On the Road. Methods of analysis with qualitative descriptive and discussion drawn from the theory of policy implementation there are 4 variables Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure proposed George Edward III. Based on data and analysis that the implementation of the fulfillment of the rights of street children has not been achieved optimally such as the right identity, the right to care, the right to education because not all street children can be affordable. Obstacles that occur because the communication process has not gone well, the delivery is less clear and a lack of information dissemination to the public, the human resources available at the level of service is still very poor and limited budget resources make it difficult for the implementor to make optimal program while the implementor of disposition willingness rated already well as the provision of incentives and bureaucratic structure that includes the organizational structure clearly illustrates the separation between the work activities with each other so that relations activities and functions are restricted. Barriers: People do not realize by giving money on the street makes street children so termanjakan, budget constraints, SOP (Standard Operating Procedure) policy is still in early stages of discussion at the level of Provincial Social Service. Efforts are being made to install an appeal board, Mentoring and coaching of Street Children in 14 districts, community TAABAH conduct direct outreach on the streets.

Kata Kunci : Perda No.6 Tahun 2011 Pasal 15, Pemenuhan Hak-hak Anak Jalanan