Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta

GUSTINA WAHYU P. L., Dra. Sumirah, M.Si., Ak.

2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layaknya suatu perubahan yang mendasar, masih sering dirasakan adanya kekurangan dalam pengaturan mengenai keuangan daerah. Hal ini termuat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layaknya suatu perubahan yang mendasar, masih sering dirasakan adanya kekurangan dalam pengaturan mengenai keuangan daerah. Hal ini termuat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya APBD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berbentuk asosiatif dan data yang diteliti dikumpulkan melalui metode observasi non partisipan. Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja dikatakan tidak efektif tetapi sangat efisien, dari hasil perhitungan rasio kemandirian daerah, dalam melaksanakan anggaran pendapatan daerah pada analisis derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan daerah yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat bergantung pada pihak eksternal.

The management of financial area is cycle series of budget and income of management local financial. The processes of activity start from strategy, implementation, and examination until the responsibility of the implementation which already set by legal regulation. It looks like a changed of the basic; there is still any a shortage of the setting in local financial. It is based on legal regulation in local government to arrange the management of budget and income of management local financial, especially APBD. The management of financial area is cycle series of budget and income of management local financial. The processes of activity start from strategy, implementation, and examination until the responsibility of the implementation which already set by legal regulation. It looks like a changed of the basic; there is still any a shortage of the setting in local financial. It is based on legal regulation in local government to arrange the management of budget and income of management local financial, especially APBD. This research is used quantitative approach which is associative and the data that has been research are collected through non participant observation. In conclusion, the results of analysis and discussion that Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta in using of the budget revenue is not effective but efficient. The results of calculation of ratios of local independence, implementation of revenue local budget on degree of decentralization and dependent local ratios shown that Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta still depends on external partner.

Kata Kunci : keuangan daerah, pengelolaan, kinerja/ financial area, management, performance