Abdi Dalem Keprajan dalam Narasi Keistimewaan Jogjakarta

SEPTI SATRIANI, Dr. Y Argo Twikromo, M.A.

2015 | Tesis | S2 ILMU ANTROPOLOGI

Tesis ini bercerita tentang abdi dalem keprajan dalam narasi keistimewaan Jogjakarta. Mengambil konteks menjelang dan pasca penetapan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta Nomor 13 Tahun 2012, tesis ini menyoroti bagaimana strategi yang dilakukan oleh Sri Sultan HB X menghadapi perubahan politik di tingkat nasional. Tesis yang dikerjakan selama kurang lebih satu tahun membawa pada satu kesimpulan bahwa Sri Sultan HB X menggunakan abdi dalem keprajan untuk membantu perjuangan penetapan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta Nomor 13 Tahun 2012. Tesis ini mengambil locus di Kraton Jogjakarta dan sekitarnya. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, tesis ini menyandarkan analisanya pada konsep praktik, strategi maupun arena milik Pierre Bourdieu. Dengan mendasarkan pada konsep milik Bourdieu maka tesis ini berkesimpulan bahwa penggunaan abdi dalem keprajan dalam usaha memperjuangkan Keistimewaan Jogjakarta dikarenakan Sri Sultan HB X membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan. Ketika Sri Sultan HB X mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan dari Negara maka salah satu cara yang digunakan adalah melalui abdi dalem keprajan. Penggunaan abdi dalem keprajan sebagai pintu masuk mendapatkan dukungan dikarenakan posisi abdi dalem keprajan yang unik. Keunikan posisi abdi dalem keprajan terletak pada keanggotaannya yang berasal dari golongan pegawai pemerintah RI. Keanggotaannya yang berasal dari pegawai pemerintah RI ini mampu dijadikan sebagai jembatan penghubung antara kemauan Sri Sultan dengan Negara RI dalam konteks perjuangan Keistimewaan Jogjakarta. Dalam rangka itulah mengapa akhirnya Sri Sultan HB X perlu mengubah tata cara rekruitmen abdi dalem keprajan dari melamar menjadi dilamar menjelang dan pasca penetapan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012. Selain itu, untuk memperoleh dukungan yang luas dari berbagai kalangan maka Sri Sultan HB X kemudian juga mengubah asal abdi dalem keprajan yang tadinya hanya terbatas pada golongan pegawai pemerintah baik sipil maupun militer menjadi bebas atau tidak terbatas hanya dari golongan pegawai pemerintah sipil maupun militer.

This thesis examines the changing procedures for recruitment of Abdi Dalem Keprajan in the palace of Jogjakarta (Kraton Jogjakarta) in the period of before and after the Act of Jogjakarta Privilege No. 13 of 2012 and in the context of Jogjakarta status as Special Region. As one of three types of Abdi Dalem (servants of the palace) in Kraton Jogjakarta, Abdi Dalem Keprajan is important because of its position as a unique institution. It argues that Sri Sultan HB X has changed the procedures for recruitment of Abdi Dalem Keprajan as a result of the shift of political condition in the national level. Kraton Jogjakarta needs to retain the presence of Abdi Dalem Keprajan because of its existence as a 'bridge' that connects the Sultan and the government of Republic of Indonesia. Abdi Dalem Keprajan is also important for the Sultan to maintain the existence of privileges. The context of policy changing procedures for recruitment of Abdi Dalem Keprajan in this thesis is based on the period of before and after the struggle for the establishment of Act of Jogjakarta Privileges No. 13 of 2012. When Sri Sultan HB X faced difficulty to obtain support and clarity from Jakarta about the position of Jogjakarta privilege, he decided to use Abdi Dalem Keprajan to do it. If Sultan only relies on the 'application' or request from the people to become Abdi Dalem Keprajan, the struggle to realize the privilege will be more difficult. Therefore, Sultan utilizes personal approach to propose someone with pivotal position to become Abdi Dalem Keprajan and assists the struggle for the Jogjakarta privilege. He offered serat kekancingan and kalenggahan as Abdi Dalem Keprajan to those who had a pivotal positions (including civil servants, military/police or outside both). Therefore, he could gain support from the people who finally accepted his request. This thesis took place in palace of Jogjakarta (Kraton Jogjakarta) and surrounding areas. By using techniques of data collection such as observation and interviews, this thesis concludes that Sri Sultan HB X used Abdi Dalem Keprajan in fighting of the Act of Jogjakarta Privilege No. 13 of 2012 because he needs support from various side. Therefore Sri Sultan HB X need to change the procedures for recruitment of Abdi Dalem Keprajan from applying to be proposed in the period of before and after the Act of Jogjakarta Privileges Act No. 13 of 2012. In addition, in order to gain support from various parties, He also changing the terms of membership limited to civil servants being 'free' or not only for civil servants.

Kata Kunci : abdi dalem keprajan, keistimewaan Jogjakarta, Undang-Undang Keistimewaan