ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BERBASIS AKRUAL PADA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

HANIF DWI KUSNIARDI, Siti Muslihah, S.E., M.Sc.

2015 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

Analisis penerapan pelaporan akuntansi berbasis akrual ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaporan dengan metode akuntansi berbasis akrual diterapkan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan penekenananya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah menerapkan basis akrual dalam laporannya terhitung mulai tahun 2015. Analisis ini menitikberatkan pada bagian beban dan belanja yang lebih terlihat perbedaan laporannya antara basis akrual dan basis sebelumnya. Dengan menggunakan dokumen pendukung berupa Laporan Operasional maupun Laporan Realisasi Anggaran serta data pendukung lainnya dari aplikasi dan wawancara. Data-data tersebut dibandingkan dengan SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Maka hasil analisis yang diperoleh adalah, penerapan pencatatan akuntansi beban dan belanja berbasis akrual pada Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, utamanya dalam penyampaian pelaporan beban dan belanja. Serta aplikasi SIPKD yang digunakan telah membantu kinerja para pegawai dalam melakukan pencatatan, yang mana hal itu merupakan kelebihan utama dari aplikasi tersebut.

Analysis the application of the reporting accounting accrual is intended to determine the extent of reporting the accrual accounting methods adopted by the Agencies, Public Relations and Protocol Secretariat Areas, Daerah Istimewa Yogyakarta. As stipulated in Government Regulation Number 71 Year 2010 about the accrual basis for government accounting standards and emphasized in the Minister of Home Affairs Number 64 Year 2013 which requires local governments must be implementing accrual basis in the report starting from 2015. This analysis focuses on the expense and spending more visible difference between the accrual basis and report the previous base. By using the supporting documents in the form of Operational Reports and Budget Realization Report and other supporting data from applications also from interviews. Then from these data compared to government accounting standards in Government Regulation Number 71 Year 2010. As well as assessing the effectiveness of the use of financial applications to assess employee performance improvement as a starting measuring. The results of the analysis is, the application of the accounting expense and spend on the accrual basis of the Agencies, Public Relations and Protocol Secretariat Areas, Daerah Istimewa Yogyakarta has accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 Year 2013, primarily to delivery thier reporting statement. As well as the applications used SIPKD have helped the performance of the employee in performing the recording, in which it is the main advantages of the application.

Kata Kunci : analisis, hanif dwi, kusniardi, akural basis, setda, DIY