Evaluasi Relevansi Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Terkait Prioritas Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur
WINFRID FRIDO MAUK, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D.
2015 | Skripsi | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTABerdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan total produksi PDRB, pembangunan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi pembangunan wilayah yang tepat untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi kebijakan pembangunan daerah Provinsi NTT terkait pembangunan nasional dan daerah di Provinsi NTT. Kajian tersebut dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah menempatkan sektor unggulan wilayah sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan wilayah di Provinsi NTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-kuantitatif-kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah sektor unggulan dan prioritas pembangunan wilayah. Untuk menentukan sektor unggulan digunakan metode LQ, Shift-Share modifikasi Esteban Marquillas dan Tipologi Klassen. Sedangkan untuk menentukan prioritas pembangunan wilayah digunakan metode skoring terhadap ketiga metode analisis sektor unggulan tersebut. Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengkaji relevansi kebijakan pembangunan daerah Provinsi NTT. Adapun kebijakan yang dikaji adalah MP3EI Koridor Bali-Nusa Tenggara dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa prioritas pembangunan wilayah menurut RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 sudah relevan dengan hasil analisis dalam penelitian ini. Keduanya telah menempatkan sektor pertanian tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan sebagai prioritas utama dalam pembangunan wilayah di Provinsi NTT. Sedangkan MP3EI Koridor Bali-Nusa Tenggara belum menempatkan kedua sektor tersebut sebagai prioritas pembangunan wilayah di Provinsi NTT. Selain itu, lokus pembangunan sektor perikanan dan peternakan di Provinsi NTT menurut aglomerasi indikasi investasi dalam dokumen MP3EI, masih terdapat banyak lokasi pembanguanan sektor yang tidak sesuai dengan hasil analisis dalam penelitian ini. Adanya ketidaksesuaian penentuan prioritas pembangunan wilayah tersebut disebabkan oleh adanya orientasi dan kepentingan pembangunan yang tidak sejalan. Selaras dengan analisis penulis, dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 difokuskan pada pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan potensi lokal. Meskipun menggunakan basis perencanaan yang sama yaitu pemanfaatan potensi lokal melalui koridor-koridor ekonomi, pembangunan wilayah menurut dokumen MP3EI lebih berorientasi pada pembangunan skala besar dengan memihak pada investor swasta dan asing, BUMN, dan BUMD sebagai penggerak pembangunan wilayah.
Based on the economic growth rate and total production of gross domestic product (GDP), regional development in East Nusa Tenggara is still quite far behind compared to other regions in Indonesia. Therefore, it is necessary to formulate appropriate regional development strategy to catch up. This study aims to assess the relevance of East Nusa Tenggara regional development policy related to national and regional development policies in East Nusa Tenggara. The study was intended to assess the extent to which these policies have put the basic sectors as a priority in the strategy of regional development in East Nusa Tenggara. This research employs an approach deductive quantitative qualitative. The focus of this research is a basic sectors/primary sectors and regional development priorities. To determine the basic sectors/primary sectors is using three methods of analysis, including LQ, Shift-Share modification Esteban Marquillas and Typology Klassen. While, to determine the regional development priorities are using scoring method of the three methods before. And so, the results of the analysis are used as a basis for assessing the relevance of regional development policies East Nusa Tenggara. The policies studied were MP3EI Koridor Bali-Nusa Tenggara and RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018. This results of this study concludes that regional development priorities according to RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 has been relevant to the results of the analysis in this research. Both have put the agricultural sector for food crops and plantation crops as a priority in regional development in East Nusa Tenggara. Meanwhile, MP3EI Koridor Bali-Nusa Tenggara has not put these two sectors as a priority in regional development in East Nusa Tenggara. In addition, the loci development of fisheries and livestocks sector in East Nusa Tenggara according to the 'indicative investment agglomeration' of MP3EI, there is a lot of loci development are not in accordance with the result of the analysis in this research. The discrepancy determination of regional development priorities caused by the orientation and development interests is not aligned. As well as the analysis of researchers, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 is focused on the development of economic democracy through the development of local potential. Although using the same planning basis, namely the use of local potential through economic corridors, regional development, according MP3EI oriented on large-scale development by favoring private and foreign investors, BUMN, and BUMD as a driving force for regional development.
Kata Kunci : sektor unggulan, pembangunan wilayah, RPJMD, MP3EI, Provinsi Nusa Tenggara Timur/basic sectors, primary sectors, regional development, RPJMD, MP3EI, East Nusa Tenggara.