Analisis anggaran pengeluaran pembangunan pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Rawas :: Tahun anggaran 1997/1998 s.d. 2001

ZULKARNAIN, Drs. M. Adnan Hadjam, MA

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kembali perkembangan kebijakan keuangan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah dan semangat otonomi yang telah diberlakukan mulai tahun 2001 lalu. Peraturan dan perundangan tentang pemerintah daerah dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, terutama masalah penyelenggaraan keuangannya. Ada tiga hal penting dalam tahun penelitian tahun anggaran 1997/1998 sampai dengan tahun 2001 dan dengan menyertakan pula tahun anggaran 2002, yaitu : krisis moneter, penggantian Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas dan peningkatan status ibukota kabupaten dari Kota Administratif Lubuk Linggau menjadi Kota Lubuk Linggau. Anggaran pengeluaran pembangunan pada dasarnya merupakan investasi pemerintah daerah dalam membangun perekonomiannya. Sifat dari investasi adalah : (1) menciptakan pendapatan; (2) memperbesar kapasitas produksi dengan peningkatkan stok modal. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah dimana pengaruhnya yaitu : (1) meningkatkan pendapatan pemerintah daerah (2) mempengaruhi efisieni alokasi sumber daya dan (3) mempengaruhi pemerataan pendapatan. Implikasi negatif yang ditimbulkan otonomi daerah ini adalah "mismanage expenditure", sehingga perlu kebijaksanaan dalam pengaturannya sehingga meningkatkkan pembangunan di daerah Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini diharapkan dapat "menjebatani" hak dan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas dalam mengambil keputusan dan dalam meninjau kembali kebijakan yang dilakukan selama ini dalam fungsinya sebagai stabilisator, regulator, dan fasilitator.

This research intended to review the local government financial policy in developing the regency and autonomy since 2001. The regulation in local government made to increase efficiency and effectiveness of local management resource, especially its management finance problems. There are three important things in year of research 1997 / 1998 to 2001 budget year: monetary crisis, replacement of Regional officer in Musi Rawas Regency and upgrading the status of Lubuk Linggau from administrative city become municipal Lubuk Linggau. The development expenditure budget represents the investment of local government in developing economic growth. Investment means: (1) its capacity for raising revenue for government; (2) Its impact on the efficiency of resources allocation and (3) its impact on distributional equity. Negative implication generated by autonomy is " mismanage expenditure", need good policies in arranging the local resources as follows to raise development activities in Musi Rawas regency. This research is expected to "links" the rights and obligations of local government of Musi Rawas regency in deciding and revising policies conducted during the period in their capacity as stabilizer, regulator, and facilitator.

Kata Kunci : Otonomi daerah, elastisitas, pengeluaran pembangunan, PDRB, PAD, tujuan pembangunan daerah, Autonomy, elasticity, development expenditure, GDRP, PAD, municipal development direction