Evaluasi bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2002 kepada Kabupaten/Kota di Propinsi Riau

ILYAS, Samsini, Drs. Akhmad Makhfatih, MA

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor disingkat PBBKB menurut Undang- Undapg nomor 34 tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan atas bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bennotor dan atau alat angkutan di atas air, merupakan pajak propinsi yang dibagihasilkan kepada KabupatenKota. Sebeluni tahun 2002 bagi hasilnya dilaksanakan oleh pusat, dan mulai tahun 2002 bagi hasil dilaksanakan oleh masing-masing propinsi. Di Propinsi Riau dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 580/XII/2002 denfan proporsi 50% berdasarkan peinerataan dan SO% berdasarkan potensi antardaerah, untuk itu perlu dievaluasi. Penelitim el-aluasi ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana respon daerah terhadao bagi hasil tersebtit. Alat analisis yang digunakan aclslah analisis responsi yakni meilusia sebagai alat dalam penelitian, dengan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teknik wawancara lailgsung serta inenyampai kan kuisioner (pertanyaan) kepada responden. Skala pengukuran yang dipakai adalah Ruling Scule, yakni skala vang digclnakan untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang akan diteliti, dalam ha1 ini bagi hasil PBBKB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur noinor S8O/XIV2902 dengan proporsi pembagian 50YO berdasarkan potensi dan 50% berdasarkan pemerataan. Rancangan pertanyaan disesuaikan dengan variabel yang diteliti, dengan membagi kedalam 4 kelompok pertanyaan yakni kelompok pemahaman terhadap PBBKB, kelompok pemahaman peraturan dan bagi had, kelompok data dan kelompok respon daerah terhadap bagi hasil PBBKB. Data inentah yang diperoleh pada skala pengukuran Kuting scctle adalah berupa angka, kemudian di tafsirkan dalam pengertian ha1 i tati f. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan inenyimpulkan bahwa peinbagian 50Y0 dibagi rata menurut daerah lebih mencerminkan pemerataan dari pada memakai forirlula panjang jalan dan jumlah penduduk. Hal ini disebabkan 5 62,5 % dari 16 kabupatenikota di Propinsi Riau merupakan kabupatenikota pemekaran (baru tumbuh), penduduknya masih sedikit sedangkan jalan aspal baru sekitar ibu kota kabupaten. Untuk peinbagian 50?6 berdasarkan potensi, bagi daerah proporsinya tidak dipermasalahkan, yang jadi masalah bagi daerah adalah cara perhitungan potensi oleh propinsi dianggap kurang transparan. Di pihak lain propinsi juga mendapat kendala dalam melaksanakan bagi hasil PBBKB kepad;. KabupatenKota, kendala ini disebabkan Pertamina kurang transparan dalam menginformasikan data pendistribusian bahan bakar per Kabupateflota kepada propinsi, sedangkan data tersebut sangat diperlukan dalam menentukan besarnya bagi hasil PBBKB, selain itu terdapat perbedaan penerapan Undang-Undang antara Pertamina selaku pemungut dan daerah selaku penerima hasil PBBKB.

Iease of Fuel of motor vehicle shortened by PRRKB according code/law to number 34 year 2000 is lease imposed for fuel used for moving of motor vehicle and or appliance above water, representing transportation province. lease divided yield to regency / town. Before its 2002 sharing holder ywr executed by center, and start the year 2002 sharing holder executed b!. each provirce. Province Riau executed by letter decision of number governor 580~X11/2902w ith the proportion 50% pursuant to generalization and 50% pursuant to interregional potenq,, for that require to be evaluated the. Research evaluate this its target to know how respon area to the sharing holder. Analyzer used analysis responsi namel!. human as a means of in research with the research inerhod qualitative and use the uirecr iriterview technique a d submit the kuisioner to responder. Measurement scale weared Rating Scale, namely scale used to measure the responder perception to variable to be checked, in this case sharing holder PBBKB pursuant to decision of governor number 58O/X11/2002 with the division proportion 50% pursuant to potency and 50% pursuant to generalization. Question device adapted for accurate variable, by dividing into 4 question group namely understanding group to PBBKB, group of understanding of regulation and sharing holder, group of data and group of respon area to sharing holder PBBKB. At raw Rating scale data obtained by in the form of number, later interpreted in congeniality qualitative. Result from research which have been conducted to conclude that division 50% divided to flatten according to area nmre mirroring of generalization from hence long formula wake and sum up the resident. This matter is caused f 62,5 4.0 from 16 regency i toun in Province Riau represent the regency i town pemekaran ( new grow), its resident still a few/littIe ivhile new asphalt pavement about mother of ..regency town. While division 50% pursuant to potency, for its proportion area not taken as problem of, What com into question for area the way of potency calculation by province assumed less be transparent. Other party of Province also get the constraint in executing sharing holder PBBKB to Regency / town, this constraint caused Pertamina less be transparent ip informing data of fuel distribution of Regency / town to province, while the data very needed in determining the level af sharing holder P-BRKB, others there are difference of CodeLaw applying between Pertamina as collector and area as receiver result of PBBKB.

Kata Kunci : Pajak Bahan Bakar,Evaluasi Bagi Hasil