Kemampuan Kabupaten Asahan untuk dimekarkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000

SARAGIH, Arpian, Dr. Ahmad Jamli, MA

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Asahan untuk dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Sebagai ukuran untuk penelitian pemekaran daerah berdasarkan peraturan pemerintah tersebut terdapat 7 indikator yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta pertimbangan lain-lain yang memungkinkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan terdiri dari 42 sub indikator. Data yang digunakan data sekunder berupa dokumentasi dan laporan didapat dari beberapa instansi Dinas dan sekretariat Pemda Kabupaten Asahan serta BPS Asahan, data yang dianalisis data tahun 2001. Alat analisis yang digunakan adalah metoda rata-rata untuk 3 sub indikator dari indikator kemampuan ekonomi, sedangkan sub indikator lain yang berjumlah 39 menggunakan metoda distribusi dengan mempertimbangkan kemencengan kurva sebaran data. Selanjutnya setiap sub indikator diberi penilaian berupa skor dari 1 sampai 6 dan penentuan lulus tidaknya suatu daerah dapat dimekarkan mayoritas sub indikator mendapat skor 4 yaitu skor rata-rata. Adapun penentuan skor didasarkan perbandingan antara calon kabupaten dalam hal ini Kabupaten Batu Bara dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Asahan. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai skor rata-rata setiap sub indikator mayoritas di bawah skor 4, kecuali pada indikator sosial politik sub indikator di atas rata-rata yaitu mendapat skor 5, tetapi terjadi kesenjangan antardaeah yaitu partisipasi masyarakat dalam berpolitik tidak merata antardaerah di Kecamatan calon Kabupaten Batu Bara, namun demikian ada juga sub indikator yang mendapat skor di atas rata-rata yaitu rasio pekerja yang berpendidikan minimal SLTA, rasio partispasi angkatan kerja skornya 5 dan sub indikator angka kriminalitas skornya 6. Kesimpulan yang dapat dikemukakan, bahwa Kabupaten Asahan tidak layak untuk dimekarkan. Saran yang dapat diajukan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan hendaknya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, meningkatkan aktivitas masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara pemerataan pembangunan seperti pasar dan sarana pendidikan. Dapat dengan segera membangun sarana panti sosial dan sarana tempat pertunjukan seni, melakukan penyuluhan politik yang lebih intensif, menciptakan wilayah perkotaan baru, serta mengundang investor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Asahan khususnya di 7 kecamatan calon Kabupaten Batu Bara.

This study was aimed to find out the ability of Asahan Regency to develop based on the Governmental Regulation Number 129 in the year of 2000 about the Requirement to Form and the Criteria of Development, Omission and District Integration. As the measurement for this study of district development based on that governmental regulation, there were 7 indicators, the economic ability, District Potential, Socio-Cultural, Socio-Politic, the number of the citizen, District Width, and other considerations, probable to implement governance; and there were 42 subindicators. The data used was secondary data in the forms of documentation and reports obtained from several institutions and the secretariat of District government of Asahan Regency and BPS Asahan. The data analyzed was the data of the year of 2001. The analysis tool used was the average method for 3 sub- indicators of the indicator of economic ability, while other sub-indicators of 39, used distribution method by considering the deviation of data distributed curve. Subsequently, each sub- indicator was assessed in the form of score from 1 to 6 and the determination of the fulfillment of a district to develop, most of the districts got 4 score, average. The determination of the score was based on the comparison between the regency candidate in this case Batu bara Regency with its larger district, Asahan Regency. The result of this study showed that the average score of each sub-indicator most were under the score of 4, except in the indicator of socio-politic, sub-indicator above the average by getting the score of 5. But, there was imbalance between the among districts, the society participation in the politic was not equal among the districts in the Regency of Batu bara, but there was also sub- indicator obtaining he score above the average, i.e., the ratio of the workers having at least senior high education, the ration of the participation working force of 5 score and sub-indicator of Crime number of 6 score. The conclusion could be stated by the writer was that the Asahan Regency deserved to be developed. The suggestion could be given by the writer is that the local government of Asahan Regency should carry out intensification and extensiveness of district tax and retribution, increasing the society activity to obtain revenue by equalizing development like market and educational structure, could immediately build social institution and the structure of art play, carrying out intensive political introduction, creating new county area, and inviting investors to plant investment in Asahan Regency, especially in 7 Regency of the candidates of Batu bara Regency.

Kata Kunci : Kemampuan Daerah,PP No129 Tahun 2000