Perbandingan dana alokasi umum Kabupaten Agam dengan diberlakukannya perubahan batas wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi

FATIMAH, Dr. Faried Widjaja Mansoer, MA

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya jumlah Dana Alokasi Umum yang akan diterima Kabupaten Agam dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 1999 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, peraturan tersebut sudah keluar sejak tahun 1999 tetapi sampai saat sekarang belum dilaksanakan, dan kemudian membandingkannya dengan realisasi yang sudah diterima. Selanjutnya mengetahui proyeksi penerimaan daerah khususnya Dana Alokasi Umum dengan diberlakukannya perubahan batas wilayah untuk 1(satu) tahun. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa laporan resmi yang diterbitkan oleh Susenas, BPS Nasional, BPS Kabupaten Agam, Bappeda Kabupaten Agam, BKD Kabupaten Agam. Untuk membandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum yang sudah diterima, dipergunakan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum tahun 2001, 2002, 2003. Hasil perhitungan menunjukkan DAU yang akan diterima berkurang dibanding dengan realisasi yang sudah diterima, untuk tahun 2001 berkurang sebesar 2,84%, tahun 2002 sebesar 1,68% dan tahun 2003 sebesar 2,03%. Sumbangan Dana Alokasi Umum terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah rata-rata 80%, ini menunjukkan pengaruh kekurangan tersebut relatif kecil terhadap total penerimaan daerah. Mengenai hasil proyeksi Dana Alokasi Umum untuk 1 (satu ) tahun, menunjukkan jumlah Dana Alokasi Umum yang diterima lebih kecil apabila diberlakukannya perubahan batas wilayah yaitu sebesar Rp3,41 milyar. Ditinjau dari sudut ekonomi implikasi hasil analisis yang dilakukan, sudah saatnya Kabupaten Agam untuk tidak memperpanjang polemik perubahan batas wilayah dengan Kota Bukittinggi, dengan ikhlas melaksanakan Peraturan Pemerintah yang sudah tertunda pelaksanaannya selama 4 (empat) tahun. Sebagai upaya untuk menutupi kekurangan penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten Agam dapat menggali potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi, menciptakan iklim yang dapat mengundang investor dengan menyiapkan infrasruktur dan meningkatkan promosi, selanjutnya meningkatkan koordinasi rutin dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memaksimalkan realisasi dana perimbangan dan dana bagi hasil.

This research aims at computing total fund allocated publicly to Agam District by exercising Regulation of the Government No. 84 in 1999 about the limit of change to the Again District region and Bukittinggi town, where the regulation has been issued since 1999, however, recently though never implemented. Furthermore, determining the domestic income projection is, especially, public allocation fund for 1 years. Data used in this research were those collected based on the secondary ones such as formal report as published by Susenas, National Bureau Central of Statistic, Local Bureau Central of Statistic, Agam District Bappeda, Agam District BIND. Besides comparing to the perceived realization, data from internet was used based on the DAU calculation for 2001, 2002; and 2003. The calculation result of public allocation result shows that the less comparing to the perceived realization to 2001 as 2.84%, in 2002 is 1.68% and in 2003 is 2.03%. The influence of luck to the regional income and budget is relatively small for the contribution of public allocation fund as 80% in the average to total other local revenue. So, those with the projection result of public allocation fund for 1 (one) years, as showing total public allocation fund perceived smaller if exercised by the local limit change to increase to Rp3,41 million. As indicated by economic point of view, the implication of analysis result as conducted is, at time, for Again District not to continue the polemic on the change of regional town of Bukittinggi by sincerely implementing the Government Regulation as delaying the implementation for 4 years. As an effort to cover any disadvantages to local revenue, the local government need to dig the potency through out the extensiveness and intensification of tax and retribution, creating climate inviting investors to prepare infrastructure and increase promotion, then increasing routine coordination with the provinces and central government to realize development fund and profit sharing one,

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum,Batas Wilayah, Fund allocated publicly,