Analisis kapabilitas keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan otonomi daerah

KADARUSMAN, Dra. Sri Handaru Yuliati, MBA

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pemberian wewenang dan tanggung jawab yang sangat luas terhadap Daerah tentu akan membawa konsekuensi bagi daerah untuk lebih mandiri baik dari aspek finansial maupun dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan sesuai dengan kepentingan dan prioritas.untuk mengukur secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumahtangganya adalah dengan melihat kemampuan keuangan. daerah dengan kata lain seberapa besar kemampuan PAD memberikan kontribusi terhadap APBD. Untuk melihat kemampuan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari aspek keuangan selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 1998/1999-2002 inilah maka dilakukan penelitian untuk mengetahui secara pasti tingkat kemandirian keuangan daerah dengan mengetahui derajat desentralisasi fiskal daerah, posisi fiskal daerah dibandingkan 16 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, mengukur indeks kemampuan rutin daerah dan melakukan penilaian terhadap potensi perjenis pajak dan retribusi daerah, untuk menentukan jenis pajak dan retribusi mana yang digolongkan kedalam kelompok prima yang cenderung besar dan terus menerus dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan, sedangkan untuk jenis pajak dan retribusi yang termasuk keriteria terbelakang agar diupayakan untuk melakukan upaya- upaya optimalisasi. Cara penelitian yang dilakukan adalah menggunakan jenis data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series) selama periode 5 tahun yaitu dari tahun anggaran 1998/1999-2002, yang diperoleh dari sumber-sumber resmi dalam bentuk dokumen dan laporan, ketentuan-ketentuan yang ada hubunganya dengan penelitian ini sedangkan dalam menganalisis permasalahan yang ada dipergunakan alat analisis dengan pendekatan kuantitatif yaitu mempergunakan perhitungan dengan persentase dan rasio serta matriks. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama periode analisis sejak tahun 1998/1999-2002 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diukur melalui derajat desentralisasi fiskal daerah yaitu sebesar 2,77% termasuk dalam kategori sangat lemah yaitu berada pada rasio 0,00-10,00 % (FISIPOL UGM dan Litbang Depdagri, sedangkan posisi fiskal yang diukur melalu UPPAD dan IKPAD juga tergolong sangat lemah dan menempati posisi urutan ke 13 antar 16 kabupaten se- Provinsi Riau, sedangkan dilihat dari analisis indeks kemampuan rutin daerah yang diukur melalui rasio PAD terhadap TPD adalah sebesar 4,20 % atau dikategorikan sangat kurang sedangkan dari hasil analisis penilaian terhadap jenis pajak dan retribusi daerah melalui penghitungan proporsi pertumbuhan ditentukan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dikembangkan dan memiliki kelayakan untuk dilakukan pemungutan. Dari hasil analisis yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menentukan akar permasalahan yang dihadapi saat ini sehingga dapat menentukan arah dan kebijakanserta strategi sebagai upaya pemecahan serta dapat dijadikan literature dan acuan bagi pene litian selanjutnya.

Delegation of authority and responsibility which is very broad to Local, of course it will create a consequence for local to more independent either from financial aspect or in determining the direction and development policy according to the interest and priority. To measure really the local ability in managing and arranging their household is by observing the local financial ability, in other words how big the PAD ability in giving the contribution to APBD. To know the local ability in Indragiri Hulu Regency in implementing and successing the implementation of local autonomy by looking from the financial aspect in the period of the last five years since 1998/1999 – 2002, so it is done the study to know exactly about the independent level of local financial by knowing the local fiscal decentralization level, local fiscal position which is compared with 16 Regencies/Cities in Riau Province, measuring the local routine ability index and doing the grading toward the local retribution and every kind of tax potential, to determine the kind of tax and retribution which is grouped in prima group which tends big and continuous in giving the contribution toward income, while the kind of tax and retribution which is underdevelopment group, it is suggested to do the optimalization effort. The study method which is used is by using the kind of secondary data in the form of time series in the period of five years from the budget year 1998/1999 – 2002, which is gotten from legal sources in the form of report and document, the stipulations which have its relation with this study, while in analyzing the problem which emerges, it is used analysis equipment by quantitative approach which use the calculation by percentage, ratio and matrix. The study result can be concluded that in the period of analysis since 1998/1999 – 2002, the local financial ability in Indragiri Hulu Regency which is measured through the local fiscal decentralization level is amount of 2,77% including in very weak category is in the ratio 0,00 – 10,00% (Fisipol UGM and Litbang Depdagri), while the fiscal position which is measured through UPPAD and IKPAD is also very weak category and place the position in rank of 13 and 16 regencies in Riau Province, while it is seen from the local routine ability index analysis which is measured through PAD ratio toward TPD is amount of 4,20% or it is categorized in very less while form the grading analysis result toward the kind of local tax and retribution through the calculation of the development proportion, it is determined many kinds of local taxes and retributions which can be developed and have a feasibility to be done a collection. From the analysis result which is done, it is hoped that it can be made as an input for the Local Government in Indragiri Hulu Regency in determining the problem root which is faced now, so it can determine the direction, policy, and strategy as a problem effort and can be made as a literature and reference for the next study.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah