ANATOMI KONFLIK KEBIJAKAN PENAMBANGAN PASIR BESI DI PESISIR SELATAN KABUPATEN KULON PROGO

SWASTYASTI P, Abdul Gaffar Karim, S.IP, MA

2015 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Kebijakan merupakan sebuah produk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pro dan kontra dalam sebuah kebijakan publik merupakan sebuah hal yang wajar. Dari pro dan kontra yang timbul di masyarakat, kemudian memungkinkan untuk timbulnya sebuah konflik. Konflik yang muncul dalam sebuah kebijakan menarik untuk diteliti, untuk mengetahui faktor seperti apakah yang memicu timbulnya konflik pada sebuah kebijakan, serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Kebijakan penambangan pasir besi merupakan sebuah kebijakan yang menuai konflik. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah mau mendayagunakan lahan pesisir sebagai proyek penambangan. Sementara masyarakat mau mempertahankan lahan pesisir sebagai lahan pertanian. Hal ini kemudian memunculkan perseteruan antara pemerintah dan masyarakat selama bertahun-tahun. Di balik kejadian tersebut, ternyata beberapa tahun sebelumnya, telah terjadi konflik di lahan pesisir Kulon Progo. Pada saat itu, pemerintah juga mewacanakan sebuah kebijakan yang menuai konflik, yaitu pembangunan area transmigrasi Ring I di lahan pesisir, tepatnya di Desa Karangsewu. Dengan demikian dapat dilihat bahwa di lahan pesisir dan masyarakatnya, memang telah memiliki genetika konflik. Dalam kasus konflik kebijakan penambangan pasir besi, masyarakat yang menolak kebijakan kemudian membentuk sebuah kelompok, yaitu Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). PPLP menolak dengan keras proyek penambangan pasir besi ini. Selama bertahun-tahun pemerintah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan kelompok ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah. Selain melakukan pendekatan kepada kelompok yang kontra, pemerintah juga melakukan pendekatan pada kelompok yang pro. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta observasi non-partisipan untuk data primer dan melalui pelacakan dokumen atau literatur pendukung untuk mendapatkan data sekunder. Kedua data ini digunakan untuk saling meng-cross cheek agar hasilnya lebih valid. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kebijakan penambangan pasir besi terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat atas pengelolaan tanah. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk memaksa masyarakat, sementara masyarakat berusaha untuk melawan pemerintah. Dua kutub yang berbeda ini kemudian menimbulkan konflik vertikal, antara pemerintah dengan masyrakat. Dalam perkembangannya, dinamika konflik terjadi ketika pemerintah berusaha untuk mengelola pro dan kontra yang ada di masyarakat. Pemerintah belum menggunakan cara-cara yang demokratis dalam mengelola pro dan kontra di masyarakat. Adanya tindak kekerasan baik fisik atau pun non fisik dilakukan oleh pemerintah untuk meredam suara masyarakat yang kontra terhadap kebijakan. Dalam melakukan teror dan intimidasi, pemerintah tidak turun tangan sendiri, tetapi melibatkan aktor lain seperti birokrasi maupun aktor dari pihak investor. Sementara itu, untuk kelompok yang pro, pemerintah melakukan pendekatan dengan memberikan informasi dalam sosialisai-sosialisasi. Implikasi yang timbul kemudian adalah munculnya konflik yang lebih luas, yaitu konflik antara masyarakat yang pro dengan masyarakat yang kontra terhadap kebijakan.

Policy is a product issued by the government. Pros and cons in a public policy is a natural thing. From the pros and cons that arise in the community, then allows for the emergence of a conflict. Conflicts that arise in a policy are interesting to study, to determine the factors that becoming the trigger of conflict on a policy, as well as the actors whose involved in it. Iron sand mining policy is a policy that reaped the conflict. There are differences between the government and the public interest. On the one hand, the government wants to utilize coastal land as a mining project. While people want to keep coastal land as an agricultural land. This is led to a feud between the government and the community for many years. Behind these case, it turns out a few years earlier, there has been a conflict in Kulon Progo coastal land. At that time, the government also make a policy that cause a conflict, namely the building of Ring I transmigration area in the coastal area, precisely in the Karangsewu village. Thus, it can be seen that in the coastal area and by its people, it has had a genetic conflict. In the case of iron sand mining policy conflict, people who reject the policy formed a group, named Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). PPLP balked these iron sands mining project. Over the years, the government tried to approach this group. Various ways have been done by the government. In addition to the group approached the counter, the government has also approached the pro group. This research uses qualitative case study method. Data collected by interviews and non-participant observation for primary data and by tracking documents or supporting literature to obtain secondary data. Both of these data are used for cross-clicking so that the results are valid. This study found that the iron sand mining policy conflicts occured because of differences in perception between the government and the public on land management. In this case, the government is trying to "force" people, while people are trying to fight the government. Two different poles are raises vertical conflict, between the government and society. In the process, the dynamics of conflict occurs when the government attempted to manage the pros and cons that exist in society. The Government has not used democratic way to manage the pros and cons in the community. The existence of violence either physical or non-physical done by the government to dampen the sound of the counter to the policy community. In doing terror and intimidation, the government does not intervene alone, but involves other actors such as the bureaucracy and the actors of the investors. Meanwhile, for a group of pro-government try to approach to providing information in socializations. The implication that arises is the emergence of a wider conflict, the conflict between the community that pro to the policy with the community that counter to the policy.

Kata Kunci : kebijakan publik, pro dan kontra, konflik, pasir besi, penambangan, Kulon Progo