Perbandingan kemampuan keuangan Kota Banda Aceh antara otonomi daerah dan otonomi khusus (117/1998-2002)

SETIAWAN, M. Taufik, Drs. Ari Sudarman, M.Ec

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Kota Banda Aceh sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah dan otonomi khusus. Adapun wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah wilayah Kota Banda Aceh. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu berupa data penerimaan, belanja rutin dan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh tahun anggaran 1997/1998 – 2002. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Bagian Keuangan Setda Kota Banda Aceh dan Bappeda Kota Banda Aceh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Indeks Kemampuan Rutin, dan Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi dalam sisi pendapatan dan pengeluaran rutin terjadi pada waktu otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, rata-rata pertumbuhan pendapatan adalah sebesar 47,31 persen, selama otonomi daerah sebesar 120,69 persen dan selama otonomi khusus sebesar 56,69 persen. Sebelum otonomi daerah, rata-rata pertumbuhan pengeluaran rutin adalah sebesar 14,95 persen, otonomi daerah 293,39 persen dan otonomi khusus 56,32 persen. Pertumbuhan tertinggi dalam belanja pembangunan terjadi sebelum otonomi. Sebelum otonomi, rata-rata pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 91,04 persen, otonomi daerah 17,27 persen dan otonomi khusus 78,81 persen. Hasil analisis DDF menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Banda Aceh dilihat dari rasio PAD terhadap TPD mengalami penurunan dari sebelum otonomi (8,36 persen), otonomi daerah (2,83 persen) dan otonomi khusus (2,36 persen). Namun demikian dari rasio BHPBP/TPD terlihat bahwa terjadi peningkatan kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan terus meningkatnya rasio BHPBP/TPD dari mulai periode sebelum otonomi daerah (7,65 persen), periode otonomi daerah (20,97 persen) dan periode otonomi khusus (31,39 persen). Rasio sumbangan daerah menunjukkan penurunan selama periode otonomi khusus (57,89 persen) dibandingkan dengan otonomi daerah (72,89 persen), namun menga lami peningkatan jika dibanding dengan periode sebelum otonomi daerah (47,04 persen). Indeks ketergantungan rutin menunjukkan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah Kota Banda Aceh mengalami penurunan secara terus-menerus dari periode sebelum otonomi daerah (14,40 persen), pada waktu otonomi daerah (5,07 persen) dan pada waktu otonomi khusus (4,23 persen). Dalam ketiga periode tersebut, IKR berada pada kategori yang sangat kurang

This research attempts to analyze the growth of financial capability of Banda Aceh City in relation to local autonomy and special autonomy. The object of this research is Banda Aceh City. The main data used in the research are time series secondary data consisting of the income, routine and development expenditure in Local Income and Expenditure Budget Banda Aceh City in fiscal year 1997/1998-2002. The source of data was from Statistical Center Bureau of Banda Aceh City, Financial Section in Local Secretary Banda Aceh City and Bappeda Banda Aceh City. The analysis method applied in this research are Fiscal Decentralization Degree, Routine Capacity Index, and growth. The findings of this research indicated that the highest growth in income and routine expenditure is in the period of local autonomy. Before local autonomy, income growth is 47.31 percent, in period of local autonomy, it’s 120.69 percent and in period of special autonomy, it’s 56.69 percent. Before local autonomy, routine expenditure growth is 14.95 percent, in period of local autonomy, it’s 293.39 percent and in period of special autonomy, it’s 56.32 percent. The highest growth in development expenditure is in the period of before autonomy. Before local autonomy, development expenditure growth is 91.04 percent, in period of local autonomy, it’s 12.27 percent and in period of special autonomy, it’s 78.81 percent. Fiscal Decentralization Degree analysis shows that local financial ability of Banda Aceh City in ratio PAD to TPD is decreasing from the period before autonomy (8.36 percent), in the period of local autonomy (2.83 percent) to the period of special autonomy (2.36 percent). Ratio BHPBP to TPD is increasing from the period before autonomy (7.65 percent), in the period of local autonomy (20.97 percent) to the period of special autonomy (31.39 percent). Local grant shows that there’s an increase in the period of special autonomy (57.89 percent) compared to local autonomy (72.89 percent), and an increase in the period of before autonomy (47.04 percent). Routine dependency Index shows that ratio PAD to route expenditure is decreasing from the period before autonomy (14.40 percent), in the period of local autonomy (5.07 percent) to the period of special autonomy (4.23 percent). All three periods is in very less category

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus, financial capability, local autonomy, special autonomy.