Letting BITs Lapse, Certain Consequences to Investor State Dispute Settlement

IBRAHIM HANIF, Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Perlindungan bagi penanam modal asing mayoritas dapat ditemukan dalam perjanjian penanaman modal bilateral, yang mengatur perlindungan substantif serta prosedur penyelesaian sengketa. Dewasa ini beberapa negara berencana mengakhiri perjanjian-perjanjian tersebut dengan cara membiarkannya jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Penulis tertarik mengkaji perubahan yang mungkin pada kerangka kerja penyelesaian sengketa investasi di Indonesia, manakala PPMB Indonesia tidak diperpanjang. Penelitian ini menggunakan metode riset juridis-normatif bersumber pada studi pustaka. Penulis berkesimpulan bahwa berkahirnya PPMB akan berimbas negatif pada perlindungan terhadap serta kepercayaan penanam modal asing pada hukum penanaman modal Indonesia. Terlebih, penyelesaian sengketa penanaman modal akan dibebankan pada pengadilan Indonesia, yang mana tanpa reformasi juridis akan mengalami kendala dalam penanganannya di masa depan.

The bulk of modern foreign investor protection is primarily laid out in bilateral investment treaties, containing substantive protection and regulates dispute settlement procedures and mechanisms. Lately, there has been talk of a number of states planning to lapse their BITs. The author is interested how investor-state dispute settlement would look under the hypothetical scenario that BITs are removed from Indonesian international investment regime. This research utilizes a legal-normative framework relying primarily on literature studies. The author concludes that removing BITs would result in significant losses to investor protection and confidence in Indonesian investment law. In addition, greater emphasis and reliance will be displaced upon Indonesian courts, demanding judicial reform to be successfully implemented.

Kata Kunci : BIT, international investment law, investor protection