Interpretasi Pasal 63 ayat (2) KUHP Terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 310 KUHP

BERNADETHA MELINDA KIRANA PUTRI, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum

2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

ABSTRAKSI Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi salah satu aspek yang dominan dalam masyarakat yang demokratis. Prinsip demokrasi mempunyai 4 (empat) pilar utama, yakni lembaga legislatif atau parlemen sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara dalam arti sempit, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, dan pers sebagai alat kontrol sosial masyarakat. Agar pers dapat menjalankan fungsi dengan baik, dibutuhkan suatu peraturan yang menjamin kebebasan pers. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers dibentuk sebagai regulasi yang menjamin penegakan supremasi hukum kepada pers sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketika pers berada ditengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers dengan masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, ketika apa yang disajikan oleh pers dinilai telah mencemarkan nama baik seseorang. Pasal 5 Undang-Undang Pers dinilai tidak mengatur atau merumuskan delik-delik penghinaan dan pencemaran nama, seperti yang diatur dalam Pasal 310 KUHP sehingga penyidik akan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP untuk memeriksa perkara penghinaan dan pencemaran nama kemudian dijadikan landasan bagi hakim untuk memutus perkara pers dengan menggunakan pasal di KUHP. Penegakkan hukum terkait delik pers di Indonesia, terdapat perbedaan dalam proses penyelesaiannya, perbedaan tersebut terjadi karena adanya interpretasi dalam menggunakan regulasi hukum. Ada yang diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Pers dan ada juga yang diselesaikan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP. Hal tersebut diatas tentunya bertentangan dengan asas ultimum remedium dan Pasal 63 KUHP yang selaras dengan asas lex specialis derogat legi generali. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis (kepustakaan) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang tidak menggunakan sampel dalam mengumpulkan data. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan penulisan hukum ini. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah bahwa Undang-Undang Pers bukanlah lex specialis dari KUHP karena di dalam Undang-Undang Pers masih banyak ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yaitu KUHP, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers bukanlah lex posterior dari Pasal 310 KUHP karena tidak mengatur materi tetang pencemaran nama baik.

ABSTRACT Freedom of the press is a manifestation of the sovereignty of the people and become one of the dominant aspects in a democratic society. The principle of democracy has four (4) main pillars, namely the legislative or the parliament as a representative of the people, executive as the organizer of the executive branch of state government in the narrow sense, the judiciary as a place to give the verdict of law and justice in the implementation of the law, and the press as a means of control social community. So that the press can function properly, it needs a rule that guarantees freedom of the press. Therefore, Law No. 40 of 1999 on the Press was formed as regulations that guarantee the enforcement of the rule of law to the press in accordance with the mandate of Article 28 of the Constitution of 1945 and Article 14 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. When the press is in the community, there was interaction between the press with a society that can lead to legal problems, when what was presented by the press judged to have defamed someone. Article 5 of the Press Law does not regulate or formulate rated offenses insult and defamation, as provided for in Article 310 of the Criminal Code so that the investigator will use the articles of the Criminal Code to examine cases insult and defamation then used as the basis for the judges to decide cases press using the article in the Criminal Code. Press offenses related to law enforcement in Indonesia, there is a difference in the process of completion, these differences occur because of the interpretation in using the legal regulations. There are settled based on the Press Law and some are settled based on the articles of the Criminal Code. The above is certainly contrary to the principle of ultimum remedium and Article 63 of the Criminal Code that is consistent with the principle of lex specialis derogat legi generali. This legal writing using juridical normative research (literature) analytical descriptive with qualitative approach which does not use samples in collecting data. Library research done by collecting and analyzing primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of books that are relevant to the writing of this law. The conclusion of the writing of this law is that the Press Law is not lex specialis of the Criminal Code because in the Press Law are still many provisions that refer to other legislation, namely the Criminal Code, and Article 5 (1) of the Act is not the lex posterior of Article 310 of the Criminal Code because it does not regulate the matter neighbor defamation.

Kata Kunci : interpretasi, undang-undang nomor 40 tahun 1999, pers, lex specialis, lex posterior