Dampak pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao

VINSI, Paternus, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Upaya pengentasan kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah melalui program pengembangan kecamatan (PPK), yang diluncurkan sejak tahun 1998/1999. Program ini memberikan input kepada masyarakat dalam bentuk bantuan modal usaha untuk kegiatan ekonomi produktif, pembangunan prasarana sarana serta bantuan tenaga pendamping (pendampingan). Kabupaten Rote Ndao mempunyai 6 wilayah kecamatan telah memperoleh bantuan PPK. Di mana pada tahun 2000 alokasi dana yang diperoleh sebesar Rp3.700.000.000,- sesuai kesepakatan masyarakat diperuntukkan bantuan modal usaha sebesar Rp2.337.088.200,- dan pembangunan prasarana sarana sebesar Rp1.183.390.700,- dan untuk tenaga pendamping terdiri dari konsultan manajemen (KM) 1 orang, fasilitator kecamatan (FK) 6 orang dan fasilitator desa 43 orang. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah melalui program pengembangan kecamatan (PPK) dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Rote Ndao sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu ditetapkan hipotesis yakni ada pengaruh positif dari bantuan PPK terhadap peningkatan pendapatan masyarakat penerima bantuan, serta terdapat perbedaan pendapatan masyarakat antara sebelum dan sesudah adanya PPK. Penelitian ini menggunakan sampel wilayah yaitu Kecamatan Rote Timur dan Kecamatan Lobalain dengan responden sebanyak 60 orang (tiap kecamata 30 orang). Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan uji beda dua rata-rata. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa bantuan modal usaha dan pendampingan mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat, sedangkan pembangunan prasarana (jalan desa) klak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Demikian pula sentuhan PPK ternyata mampu meningkatkan pendapatan yang ditandai dengan adanya rata-rata perubahan tingkat pendapatan sebelum PPK sebesar Rp318.830 menjadi Rp470.039,1'367 setelah adanya PPK.

Removal efforts of destitution are continuously carried out by Indonesian government, one of the efforts is conducted through Program of Subdistrict Development (PSD) which has been performed since 1981/1989. The program provides input for the community in form of fund aid for productively economic activities, and means-infrastructure development as well as aid of escorts. The regency of Rote Ndao has 6 subdistricts that received PSD aid. They obtained the fund allocation of Rp3,700,000,000 in 2000, and based on social agreement the fund was used as aid of work capital of Rp337,088.200, means-infrastructure development of Rp1.183.390.700, and the escorts comprised 1 management consultant, 6 subdistrict facilitators, and 43 village facilitators. In the research, a case was overcome through the Program of Subdistrict Development has been able to increase the income of the Rote Ndao community as a part of destitution overcoming effort. Therefore, it was determined a hypothesis that there is a positive influence from the aid to the societal income increase, and there is different income between before and after receiving the aid from PSD. The research used regional sample including Subdistrict of Rote Timur and Subdistrict of Lobalain with 60 respondents (30 respondents per subdistrict). Analytical means used in this research was the Multiple Regressive Analysis and tested difference of even two. The result proves that the fund aid has a positive influence to societal income, whereas infrastructure development (village road) does not contribute to the societal income increase. In addition, the PSD has actually increased the income that is reflected by average change of income rate before PSD of Rp318.830 to Rp470,039.1667 after PSD.

Kata Kunci : Pendapatan Masyarakat,Pengembangan Wilayah