Peralihan Status Badan Hukum pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY)
SINUNG DRIYO SUBANAR, Dina W Kariodimedjo, S.H, LL.M
2015 | Skripsi | S1 ILMU HUKUMProses peralihan status badan hukum telah dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Proses peralihan badan hukum tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum bagi BPD DIY sebagai suatu institusi perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses peralihan status badan hukum pada BPD DIY. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan dalam peralihan status badan hukum pada lembaga perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap peralihan status badan hukum perbankan hanya sebatas pada pemeriksaan pelaksanaan akibat hukum secara kelembagaan perbankan.
The transition process has been carried out of legal status PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) from Companies Region into a Limited Company. The transition process of the legal entity raises a variety of legal consequences for BPD DIY as a banking institution. This research aims to determine how the transition process of legal status in BPD DIY. This research also aims to determine the extent of the authority of the Financial Service Authority (OJK RI) to supervise the transition of legal status in the banking institutions. This study is a qualitative research with a normative juridical literature study. These results of this study indicate that the supervision by the Financial Services Authority (OJK RI) to shift the legal status of banking was limited to the examination of the implementation of the law due to banking institutions.
Kata Kunci : peralihan status badan hukum, akibat hukum, pengawasan,transition of legal entity, legal consequnces, surveillance