Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muna

NSUMULI, La Ode, Drs. Pangestu Subagyo, MBA

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Berdasarkan Undang-undang otonomi daerah balk Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah membawa konsekuensi lebih besar di daerah. Hal ini tentu membutuhkan tingkat pelayanan dan pembiayaan yang lebih banyak dengan kualitas yang memadai. Untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah daerah menjadi bertambah penting. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan perlu dikelola dengan balk karena merupakan salah satu andalan penerimaan daerah Kabupaten Muna dimasa akan datang. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengukur besarnya kontribusi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan terhadap APBD, pertumbuhan penerimaan PBB serta pertumbuhan penerimaan APBD; menganalisis potensi dan target penerimaan PBB; menganalisis target dan realisasi penerimaan PBB; mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PBB dan menganalisis tingkat proyeksi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan . bangunan sektor perdesaan dan perkotaan terhadap APBD hanya sebesar 0,58% pertahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya masih sangat kecil, rata-rata pertumbuhan penerimaan PBB sector perdesaan dan perkotaan sebesar —2,9%, rata-rata pertumbuhan penerimaan APBD sebesar 23%. Selanjutnya rata-rata target yang ditetapkan hanya 74,48% dari potensi yang sebenarnya, rata-rata realisasi penerirriaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebesar 88,44% dari target yang ditetapkan. Kemudian tingkat efisiensi rata-rata sebesar 62,81% yang berarti termasuk kategori efisien; tingkat efektivitasnya mencapai rata-rata sebesar 65,86% menunjukkan kategori kurang efektif. Selanjutnya sesuai hash! proyeksi potensi untuk periode 2003 sebesar Rp 1.071.468.452; untuk periode 2004 sebesar Rp 1.085.397.542; untuk periode 2005 sebesar Rp 1.099.507.710; untuk periode 2006 sebesar Rp 1.113.801.310; untuk periode 2007 sebesar Rp 1.128.280.727.

Based on the regulation on district autonomy, either the regulation number 22 in the year of 1999 about the local governance or the regulation number 25 in the year of 1999 about financial balance between central government and local government brought bigger consequence in local. This, certainly, needed an improvement of service and lots of fund with adequate quality. To support the financing of district autonomy implementation, thus the management of Land and Building Tax for the local government is important. One of them is the Land and Building Tax in the village sector and urban sector needed to manage well because it was on of the local government eminent of Muna Regency in the future. This study was aimed to measure the amount of contribution of PBB revenue of village and urban sectors of APBD, the growth of PBB and the development of APBD revenue; analyzing the potential and the target of PBB revenue; analyzing the target and the realization of PBB revenue; finding out the efficiency and the effectiveness levels of PBB revenue and analyzing the projection level of PBB revenue of village and urban sectors. The result of the analysis showed that the average of the contribution of the Land and Building Tax of the village and urban sectors toward the APBD was only 0.58% annually. This showed that its contribution was still low, the average growth of PBB revenue of village and urban sector was of —2.9%, and its average growth of APBD revenue was of 23%. Subsequently, the average target determined was only 74.48% from the real potential. The average of the realization of PBB revenue of village and urban sectors was of 88.44% from the determined level. Then, the average efficiency level was of 62.81 %, meaning included in the category of efficient; its effectiveness level was of 65.86%, showing less effective category. Next, according to the result of projection of the potential for the period of 2003 was of Rp 1.071.468.452; .for the period of 2004 was of Rp 1.085.397.542; for the period of 2005 was of Rp 1.099.507.710; for the period of 2006 was of Rp 1.113.801.310; for the period of 2007 was of Rp 1.128.280.727.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan