Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta 2009-2013

ADHIKA BUDI, Harnanto, Drs, M.Soc. Sc., CMA.

2015 | Skripsi | EKSTENSI AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan daerah di Kota Yogyakarta periode tahun 2009 sampai dengan 2013, apabila ditinjau dari Indikator derajat desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah), kebutuhan fiskal (fiscal need), kapasitas fiskal (fiscal capacity), upaya fiskal daerah (tax effort), rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung serta rasio kemandirian daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2013 Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan, akan tetapi masih didominasi oleh transfer dari Pusat atau Provinsi. Dilihat dari capaian PAD rata-rata diatas 100% sedangkan untuk capaian total belanja pemerintah rata-rata sebesar 91,10% sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta sangat efektif dalam memobilisasi penerimaan PAD dan tidak ada pemborosan anggaran belanja. Jika dilihat dari analisis kuantitatifnya, dapat disimpulkan Pemerintah Kota Yogyakarta belum mampu secara keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap TPD dari tahun 2009 sampai 2013 yang menunjukkan rata-rata sebesar 25,21%. Apabila dilihat dari struktur belanja, komposisi belanja Pemerintah Kota Yogyakarta sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasi yaitu rata-rata sebesar 90,68% yang didalamnya termasuk belanja pegawai dengan rata-rata sebesar 62,78%. Hal ini menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan khususnya dalam pemerataan infrastruktur dan dalam mendukung pemenuhan pelayanan publik. Dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun 2009-2013 memiliki pola hubungan konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan ekonomi. Ini berarti menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta masih rendah, dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik masih tergantung pada keuangan pemerintah pusat meskipun dikatakan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang.

This study aims to determine the development of the financial performance in Yogyakarta the period from 2009 to 2013, when the terms of the degree of fiscal decentralization indicators, fiscal need, fiscal capacity, tax effort, the ratio of operating expenditure to total expenditure, the ratio of personnel expenses to total expenditure, the ratio of capital expenditure to total expenditure, the ratio of direct expenditure and indirect expenditure as well as the ratio of the region's autonomy. Results from this study showed that from 2009-2013 the Yogyakarta government revenues continued to increase, but still dominated by the transfer of the Centre or the Province. Judging from the PAD achievement on average above 100%, while for the achievement of total government spending by an average of 91.10% so that it can be said that the Government of Yogyakarta very effective in mobilizing revenue from PAD and no waste of budget. If viewed from the quantitative analysis, we can conclude Yogyakarta has been unable to finance its own financial governance activities in the region. This is reflected in the proportion of PAD to TPD from 2009 to 2013, which showed an average of 25.21%. When viewed from the expenditure structure, the composition of government expenditure Yogyakarta mostly allocated for operating expenditure at an average of 90.68% which includes personnel expenditure by an average of 62.78%. This led to the limitations of programs and activities, especially in equity and infrastructure in support of the fulfillment of the public service. Judging from the results of the calculation of the ratio of local independence Yogyakarta from 2009-2013 year has a consultative relationship pattern where the intervention of the central government has begun to decrease since the area is considered a little more able to carry out economic. It means showing that the financial performance of Yogyakarta is still low, in meeting the funding requirements for the implementation of the task of governance, development and public services are still dependent on the central government finances though it is said that the intervention of the central government has begun to diminish.

Kata Kunci : Regional Financial Performance, Independence Regional, Regional Financial Ratios