Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja pembangunan daerah di Kabupaten Sa-Banua Lima, Banjar dan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, 1988/1989-2002

PUTRA, Sailendra Eka, Dr. Abdul Halim, MBA.,Akt

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh desentralisasi fiskal terhadap belanja pembangunan daerah di beberapa kabupaten dan kota Propinsi Kalimantan Setatan periode 1988l1989 - 2002 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dimulai dengan menggambarkan perkembangan dari sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah kabupaten/kota dalam periode 1988/1989 - 2002, yang dilanjutkan dengan menelaah pengaruh dari Pajak Daerah, Selain Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan SDOIDAU di beberapa kabupatenlkota Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu: Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Sa-Banua Lima (terdiri dari Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong) serta pengaruhnya dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak I Januari 2001. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data pooling/data panel yang merupakan gabungan antara data silang tempat dengan runtut waktu, dengan jumlah observasi sebanyak 105, meliputi; tujuh kabupatenlkota dan lima belas tahun anggaran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis Comparative Budgeting System, Derajat Desentralisasi Fiskal, Proporsi Pengeluaran APBD, Kontribusi sumber-sumber keuangan terhadap pengeluaran daerah (kemampuan pembiayaan) dan analisis regresi. Hasil analisis data menunjukkan tidak semua sumber-sumber penerimaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja pembangunan daerah. Variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah variabel Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan adalah variabel Pajak Daerah, Selain Pajak Daerah dan SDOIDAU. Pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah antara kota dan kabupaten tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Adanya perbedaan yang signifikan dan positif antara sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah, berarti dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 meningkatkan pengeluaran belanja pembangunan daerah.

The objective of the research is to study about implication of decentralization toward expenditure of the outlying district development in several region and municipal of South Kalimantan period 1988/1989 - 2002 inside draft of implementation the autonomy district. This research first to describe the expansion of resources revenue and expenditure of the financial region/municipal in period 1988/1989 - 2002, to continued with examine of implication from of the owner taxes, taxes other of district, sharing taxes, sharing non taxes and transfer of independency development in several region and municipal of South Kalimantan are Municipal of Banjarmasin, Region of Banjar and Region of "Sa-Banua Lima (included Region of Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara and Tabalong) and implication of realization the autonomy district since 1 January 2001. This research to purposed of secondary data and pooling datdpanel data are form combination of betwen time series data and cross section data, number of observation 105, include; 7 region/municipal and 15 budgetting of years. The Instrument of analysis methode used in this research are Analysis Comparative Budgetng System, stage of Fiscal Decentralization, Proportion of Expenditure Budgeting Revenue and Expense District, Contribution of Resources Finance Toward Expenditure of District (ability of expense) and Analysis Regresion. The result of this research are not to indicate the all of resources revenue finance the district to implication with significant toward the expenditure of district development, The significant variable's are with positive, variable sharing taxes and sharing non taxes. The variable's are not significant , the variable owner taxes, taxes other of district and variable transfer of independency. The implementation of the expenditure of district development between municipal and regions to indicate not to findings difference with significant while the implication of time to indicate the findings difference with significant and positive between before and after implementation the autonomy of district, the meaningful with to implementation of the autonomy district since 2001 , to increasing the expenditure of expense the development district.

Kata Kunci : Belanja Pembangunan, Desentralisasi Fiskal