Pinjaman daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan APBD :: Studi kasus di Kabupaten Klaten

ROZA, Yulia, Dr. Bagus Santoso, M.Soc.Sc

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan, terutama untuk menganalisis mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klaten dalam melakukan pinjaman daerah dari tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 2002; untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Kabupaten Klaten dalam melakukan pinjaman daerah tahun 2003 sampai dengan tahun 2014; untuk mengetahui preferensi pemerintah Kabupaten Klaten terhadap pinjaman daerah sebagai altematif sumber pembiayaan pembangunan di daerah dan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyaluran pinjaman dari pemerintah pusat selama untuk mengetahui kebutuhan pinjaman daerah bagi Kabupaten Klaten serta jenis proyek yang akan diprioritaskan untuk dibiayai dengan pinjaman dan yang akan dijaminkan jika Kabupaten Klaten melakukan pinjaman daerah, termasuk untuk mengetahui sejauhmanakah kesiapan SDM Kabupaten Klaten untuk mengelola pinjaman daerah serta kemauan membayar pinjaman (willingness to pay). Periode penelitian mencakup tahun anggaran 1993/1994 sampai 2002. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah ini, sedangkan data sekunder diperoleh Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Klaten, Bapeda Kabupaten Klaten, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, BUMD Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,. Kabupaten Klaten mempunyai kemampuan keuangan dalam melakukan pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, di rpana DSCR Kabupaten Kiaten dalam kurun waktu tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 2002 rata-rata sebesar 100,43 dan rata-rata proyeksi DSCR tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 sebesar 1902,36, sedangkan rata-rata ,BMP dari tahun 1993/1994 sampai dengali tahun 2002 sebesar Rp64;489 milyar dan rata-rata proyeksi BMP dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp532,071 milyar; preferensi pemerintah daerah terhadap pinjaman sebagai altematif sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Klaten di masa datang tidak menutup kemungkinan, namun mekanismenya harus transparan dalam penyaluran pinjaman kepada daerah; batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan bagi Kabupaten Klaten harus disesuaikan dengan kebutuhan sesunguhnya bagi proyek yang dibiayai dengan pinjaman; jenis proyek yang diprioritaskan didanai dengan pinjaman adalah proyek yang dapat mendatangkan penerimaan kembali untuk pembayaran bunga dan angsuran pinjaman; Kabupaten Klaten lebih menyetujui Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dijadikan jaminan untuk melakukan pinjaman; kemampuan SDM Kabupaten Klaten untuk mengelola pinjaman masih belum memadai; Kabupaten Klaten termasuk memiliki kemauan membayar kembali pinjaman (willingness to pay) yang baik

The research attemps are, first, to analyze the financial ability of regency in giving local government borrowing of Kabupaten Klaten,is starting on 1993/1994 until 2002 of budget planning years; second, to estimate the financial ability of regency in giving loan of Kabupaten Klaten, is starting on 2003 until 2014; third, to know the preference of local government of Kabupaten Klaten in borrowing that is used as alternative resources development fund, and to know how the current channeling mechanisme of local government borrowing from central government the ago; fourth, to know local government borrowing need of Kabupaten Klaten and the project become priority local borrowing, the collateral on the borrowing by regional government of Kabupaten Klaten and also to know how far human resources of Kabupaten Klaten are capable to manage local government borrowing. The period which has been used in this case is starting on 1993/1994 until 2002 of budget planning years. Primary data was used in this research and also the secondary one. The primary one was taken from direct interview with the people who involved on this case and the secondary data was taken from Board of Statistic Central of Kabupaten Klaten, Regional Development and Planning Board of Kabupaten Klaten and Financial Bureau of the Regional Secretary of Kabupaten Klaten and Regional Coorporation Board of Kabupaten Klaten. The result shows refers to the dovernment regulation of government law number of 107/2000, Klaten regencyhas. financial ability to make local borrowing, which the DSCR average of Kabupaten Klaten for the period of 1993/1994 until 2002 years is 100,43 and the average estimation of DSCR for the period of 2003 until 2014 years is 1902,36, the Borrowing Maximum Limit (BML/BMP) average for the period of 1993/1994 until 2002 years is Rp64,489 milyar and BML average estimation the period on 2003 until 2014 year is Rp532,071 milyar; it is possible that local' government of Kabupaten Klaten will make local borrowing as atemative resources of development fund, but the mechanisme in giving the local borrowing should be more transparant; Borrowing Maximum Limit (BML) should be matched with real borrowing need; priority of project that is funded with borrowing must be generating income project so it can pay the interest rate and borrowing insurance; Kabupaten Klaten is aggree that revenue sharing become the colleteral of local borrowing; capacity of human resources of Kabupaten Klaten to manage local borrowing is low; willingness to pay of local borrowing by Kabupaten Klaten is good.

Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pinjaman Daerah